Sidoarjo, Jatim Mandiri
Perbedaan antara pengumuman BGN dan keadaan lapangan memunculkan pertanyaan mengenai status di Sidoarjo hingga Minggu (13/9). BGN menyatakan kepala dapur dicopot, tetapi Rafli masih menghadiri rapat resmi karena diundang dan mengaku masih aktif ketika operasional dapurnya dihentikan, Selasa (8/9).
Pernyataan pencopotan disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono ketika mengunjungi RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (4/9). “Sudah. Begitu kejadian, dapurnya tidak dioperasionalkan dan kepala dapurnya dicopot,” kata Trenggono, seperti diberitakan detik.com
Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan santri dan pelajar mengalami gangguan kesehatan seusai menerima Makan Bergizi Gratis dari SPPG Kalitengah. Namun, Rafli terlihat menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Pendapa Delta Wibawa. Pertemuan itu diikuti 174 kepala SPPG se-Kabupaten Sidoarjo.
Rapat itu membahas pemantauan, evaluasi, peningkatan pelayanan, dan kinerja SPPG. Rafli mengatakan kehadirannya didasarkan pada undangan yang diterimanya. “Iya, masih aktif, tetapi dapur sudah tutup. Hadir di acara ini karena memang diundang,” ujar Rafli, seperti dilaporkan Radar Sidoarjo.
Rafli mengakui operasional SPPG Kalitengah sedang dihentikan sementara. “Saya terima SPPG disuspensi. Untuk banding masih menunggu perkembangan,” katanya.
Hingga Minggu (13/9), BGN belum memublikasikan surat keputusan pencopotan tersebut. Nomor keputusan, jabatan yang dikenai sanksi, dan tanggal efektifnya juga belum diumumkan.
Keterangan BGN juga menggunakan istilah “kepala dapur”, sedangkan sejumlah pemberitaan menyebut “Kepala SPPG”. Belum dijelaskan apakah kedua istilah itu merujuk pada jabatan administratif yang sama.
Dalam tata kelola MBG, Kepala SPPG menjalankan pengelolaan pelayanan dan pengawasan operasional. BGN menyebut kepala SPPG berstatus PPPK serta termasuk penyelenggara negara.
Sementara itu, pemilik atau pengelola mitra merupakan pihak yang menyediakan dan mengelola sarana dapur melalui kemitraan. Kedudukannya berbeda dari Kepala SPPG yang ditugaskan BGN.
Trenggono sebelumnya mengatakan BGN belum menjatuhkan tindakan kepada pemilik mitra SPPG Kalitengah. Tindakan lanjutan menunggu hasil pemeriksaan mengenai kemungkinan kesalahan atau kelalaian.
Plt Sekretaris Daerah Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman mengaku belum mengetahui kepastian status Rafli ketika dikonfirmasi mengenai kehadirannya dalam rapat. “Saya tidak tahu pastinya. Karena mungkin Kalitengah sudah disuspensi, apakah beliau hadir atau tidak, saya tidak tahu,” ujar Ainur.
Ainur menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak berwenang mengangkat atau memberhentikan Kepala SPPG. “Kewenangan bukan di kami untuk itu,” katanya.
Pemkab hanya memfasilitasi dan menghubungkan pelaksanaan program di daerah. Penetapan serta penindakan terhadap Kepala SPPG berada dalam kewenangan BGN. Pengamat kebijakan publik Sidoarjo M. Sholihin meminta pelaksanaan sanksi dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan keselamatan penerima manfaat.
“Jika pejabatnya dinyatakan dicopot, maka implementasinya harus jelas di lapangan. Ketidakpastian seperti ini mencederai rasa keadilan masyarakat Sidoarjo,” ujar Sholihin.
Praktisi hukum Ahmad Shodiq juga mendorong BGN memberikan penjelasan kelembagaan. “Publik tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan di tengah penanganan kasus yang sedang berjalan,” katanya. Kejelasan mekanisme sanksi semakin penting setelah gangguan kesehatan penerima MBG dilaporkan di beberapa daerah Jatim. (dea/ibn)
