Lumajang, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten Lumajang harus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan proyek infrastruktur jalan tahun ini. Dari 20 paket pekerjaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang masuk proses lelang, baru satu paket yang telah berkontrak, sementara 19 lainnya masih menjalani tahapan tender.
Total anggaran kegiatan Bina Marga mencapai sekitar Rp79 miliar dengan pekerjaan tersebar di 31 lokasi. Kondisi tersebut membuat waktu menjadi faktor penting karena pelaksanaan fisik harus dikejar sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Lumajang, Heri Kurniawan, ST MT berharap proses pengadaan segera menghasilkan penyedia sehingga pekerjaan di lapangan dapat dimulai.
“Tahun ini ada 20 paket pekerjaan yang dilelang. Satu sudah berkontrak, sedangkan 19 masih berproses di lelang. Mudah-mudahan segera ada pemenang sehingga pekerjaan di lapangan bisa segera terlaksana dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat,” ujar Heri.
Satu pekerjaan yang telah berkontrak adalah rehabilitasi Jalan Rawa Kangkung-Galigipe dengan nilai anggaran sekitar Rp10,99 miliar. Paket lainnya menggunakan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).
“Yang sudah berkontrak ada satu lokasi, yaitu rehabilitasi Jalan Rawa Kangkung-Galigipe dengan nilai anggaran sekitar Rp10,99 miliar. Lainnya bersumber dari DAU,” jelasnya.
Heri menyebut angka Rp79 miliar masih merupakan pagu awal seluruh kegiatan. Nilai akhir pekerjaan akan mengikuti hasil lelang paket yang masih berjalan. Dari total 31 lokasi, sebagian pekerjaan sudah berjalan dan sebagian lainnya masih berada dalam proses pengadaan.
Pengadaan Tanpa Penunjukan Langsung
DPUTR memastikan proses pemilihan penyedia dilakukan sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku. Heri menegaskan tidak ada penunjukan langsung untuk paket pekerjaan tersebut.
“Kita tidak ada penunjukan langsung, yang ada pengadaan langsung. Semuanya ada pejabat pengadaan di PBJ dan kita koordinasikan bersama,” katanya.
Dalam menentukan penyedia, DPUTR turut memperhatikan rekam jejak, kinerja pekerjaan sebelumnya, penilaian dalam sistem pengadaan, serta kelengkapan administrasi.
Transparansi juga menjadi bagian dari pengawasan pembangunan. Masyarakat dapat memantau proses pengadaan melalui LPSE. Setelah pekerjaan berlangsung, papan informasi proyek dipasang di lokasi dan memuat antara lain nilai anggaran, waktu pengerjaan, penyedia, konsultan pengawas, serta lokasi kegiatan.
“Sekarang semuanya transparan. Masyarakat bisa melihat dan mengecek proses pengadaan maupun tender,” ujarnya.
Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan maupun masukan melalui website, Facebook, dan call center DPUTR apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan proyek.
Dikejar Target Desember
Dengan 19 paket masih berada dalam proses tender, DPUTR kini dituntut mempercepat tahapan pengadaan sekaligus pelaksanaan fisik. Faktor cuaca juga menjadi perhatian agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target.
“Kita berharap karena waktunya sudah sangat mepet dan mendekati akhir tahun anggaran, semuanya bisa segera kita selesaikan. Mudah-mudahan sampai Desember semuanya sudah terselesaikan,” katanya.
Heri mengajak masyarakat turut mengawasi kualitas pekerjaan. Menurutnya, kritik dan masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur.
“Banyak saran dan masukan kepada kami untuk menjadi lebih baik ke depan. Pada saat kontrol di lapangan, masyarakat juga bisa menyampaikan kepada kami. Bisa melalui website, Facebook, maupun “call center”,” tutur Heri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang ikut memberikan masukan serta mengawal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang.
