Ponorogo, jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama TNI-Polri dan sejumlah unsur terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026/2027 di Alun-Alun Ponorogo, Rabu (11/11/2026).
Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB itu dipimpin Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdiyarita, S.H. Kegiatan dihadiri Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 0802 Ponorogo, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, BPBD, Basarnas, relawan, serta berbagai unsur masyarakat.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan simulasi rencana kontingensi penanganan bencana cuaca ekstrem untuk periode 2026–2029.
Apel digelar untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, logistik, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut menjadi penting mengingat sejumlah wilayah di Ponorogo memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan di Kabupaten Ponorogo diperkirakan berlangsung pada minggu ketiga November hingga minggu ketiga Desember 2026.
Sementara berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2026–2029, terdapat tiga ancaman bencana yang menjadi prioritas di Ponorogo. Ketiganya yakni tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem.
Tingkat ancaman tersebut tercermin dari kejadian bencana sepanjang 2025. Tercatat 100 kejadian tanah longsor, 47 kejadian banjir, dan 29 kejadian cuaca ekstrem.
Rangkaian bencana tersebut berdampak terhadap masyarakat dan infrastruktur. Sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan, lima jembatan rusak, tanggul jebol di 13 titik, serta lahan pertanian seluas 177,15 hektare mengalami kerusakan.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa menegaskan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci untuk menekan risiko dan dampak bencana.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan personel dan peralatan. Kecepatan bertindak, kejelasan pembagian tugas, serta koordinasi yang efektif juga menjadi faktor penting ketika kondisi darurat terjadi.
“Prinsipnya, kita tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bergerak. Seluruh personel dan stakeholder harus memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing, memastikan peralatan siap digunakan, dan membangun komunikasi yang efektif. Ketika terjadi keadaan darurat, respons harus cepat, tepat, dan terkoordinasi, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Damus Asa juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam penanggulangan bencana. Sinergi tidak hanya dibutuhkan ketika bencana terjadi, tetapi harus dibangun sejak tahap pencegahan dan kesiapsiagaan.
Kolaborasi tersebut melibatkan TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat. Seluruh unsur diharapkan memahami peran masing-masing mulai dari mitigasi, tanggap darurat, hingga proses pemulihan pascabencana.
Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan perlengkapan penanganan bencana kepada perwakilan personel Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, dan BPBD Kabupaten Ponorogo.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrem. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan pasukan dan berbagai peralatan yang akan digunakan dalam penanganan kondisi darurat.
Melalui apel tersebut, Pemkab Ponorogo bersama seluruh unsur terkait memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, logistik, serta mekanisme koordinasi lintas sektor.
Kesiapan sejak dini diharapkan mampu mempercepat respons apabila terjadi bencana sekaligus meminimalkan risiko terhadap masyarakat dan kerusakan yang ditimbulkan.
Menghadapi musim hujan 2026/2027, seluruh unsur di Ponorogo dituntut tidak hanya siap secara personel dan peralatan, tetapi juga mampu bergerak cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanggulangan bencana.
