Surabaya, Jatimmandiri.id – Guna memastikan akurasi data kependudukan serta mencegah penyalahgunaan administrasi, pengurus RT 2/RW 1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, kini menerapkan prosedur verifikasi yang lebih ketat dalam penerbitan Surat Keterangan (Suket) Domisili.
Langkah ini diambil mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan dokumen domisili.
Suket Domisili kerap digunakan sebagai syarat utama dalam melengkapi sebuah berkas. Misalnya, pengajuan layanan perbankan dan berbagai program kredit.
Sekretaris RT 2/RW 1 Sememi, Muhammad Lingga Drajat, menegaskan bahwa pihaknya menempatkan validasi identitas sebagai prioritas utama sebelum menerbitkan surat pengantar.
“Kami tetap mewajibkan pemohon membawa dokumen asli berupa Kartu Keluarga atau KTP sebagai tanda bukti sah bahwa identitas yang bersangkutan itu benar adanya. Kemudian kami juga menanyakan tempat tinggal beliau di mana,” ujar Lingga ditemui Jatimmandiri.id, Jumat, 12 Juni 2026.
Lingga menambahkan, prosedur ini dirancang untuk memudahkan warga yang datang dengan niat baik, sekaligus menjaga ketertiban administrasi di lingkungan RT 2.
Jika pemohon memenuhi persyaratan dan membawa identitas asli, pengurus RT akan langsung memproses surat pengantar tersebut sesuai dengan tujuan yang diperlukan warga.
Di tengah pentingnya kelengkapan administrasi tersebut, pengurus RT 2 Sememi berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang bersih dari pungutan liar. Seluruh proses pengurusan surat-menyurat dijamin gratis.
“Alhamdulillah, untuk pelayanan di RT 2 ini, kami tidak memungut biaya sepeser pun. Namun, kami menyediakan kotak sumbangan di mana warga boleh memberikan sumbangan secara sukarela jika berkenan,” jelas Lingga.
Ia menjelaskan, keberadaan kotak sumbangan tersebut murni sebagai inisiatif untuk menopang kebutuhan operasional kesekretariatan RT.
Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk menutupi biaya administrasi, pembelian kertas, hingga biaya cetak yang dibutuhkan dalam pelayanan warga.
Lingga menekankan bahwa kontribusi ini sama sekali tidak bersifat wajib atau dipatok dengan jumlah tertentu.
“Tapi kadang ada warga yang memberikan sumbangan dengan ikhlas,” tutur Lingga.
“Dengan demikian, jumlahnya pun bermacam-macam, ada yang dua ribu rupiah, lima ribu, tergantung kerelaan masing-masing. Itu murni sukarela, dan tidak pernah menuntut atau mematok jumlah tertentu,” tambahnya.
