Surabaya, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menjadi daerah percontohan (pilot project) program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital bekerja sama dengan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Surabaya berupaya menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran dengan memanfaatkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari implementasi cetak biru pemerintahan digital menuju Satu Data Indonesia (SDI). Dalam sistem ini, data penerima manfaat diintegrasikan secara langsung dengan delapan kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
Integrasi Data Kurangi Kesalahan Penerima Bansos
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital memanfaatkan integrasi data secara real-time dari berbagai instansi, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Korlantas Polri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian PANRB, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Pada tahap awal, implementasi di Surabaya difokuskan pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Eddy, penerapan sistem tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial.
“Melalui integrasi data ini, kami berhasil menekan inclusion error atau penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria ekonomi hingga hampir 25 persen. Di sisi lain, exclusion error, yaitu warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, berhasil diakomodasi hingga 43 persen,” ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Integrasi Akan Diperluas ke Berbagai Layanan Publik
Eddy mengungkapkan bahwa ke depan pemanfaatan Perlinsos Digital tidak hanya terbatas pada program bansos.
Sistem ini juga akan dikembangkan untuk mendukung layanan lain, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), subsidi listrik, BPJS Kesehatan, layanan perpajakan, hingga pengajuan kredit.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menargetkan pembangunan Data Center berbasis Artificial Intelligence (AI) sebelum tahun 2030 sebagai bagian dari penguatan ekosistem transformasi digital.
“Kami sangat mendukung agenda transformasi digital pemerintah. Ke depan, Surabaya menargetkan memiliki Data Center berbasis Server AI guna menunjang pelayanan publik yang semakin modern,” jelasnya.
Surabaya Dinilai Siap Jadi Daerah Percontohan
Head of Operations KPTDP, Sekar Audifa, menyampaikan bahwa penunjukan Surabaya sebagai lokasi uji coba bukan tanpa alasan.
Menurutnya, Pemkot Surabaya telah memiliki fondasi digital yang kuat serta koordinasi antarlembaga yang berjalan efektif hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW.
“Keberhasilan transformasi digital bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara terkoordinasi. Kami melihat sinergi yang sangat baik di Surabaya, mulai dari Diskominfo, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW,” ungkap Sekar.
Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat selama proses uji coba berlangsung. Berbagai masukan dari lapangan dinilai menjadi bahan penting bagi KPTDP dalam menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas di Indonesia.
“Seluruh masukan dari daerah akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Perlinsos Digital agar implementasinya semakin optimal,” tambahnya.
Lebih dari Dua Juta Warga Ikut Uji Coba Nasional
Koordinator Gugus Tugas Harian KPTDP, Rahmat Danu Andhika, mengatakan bahwa implementasi Perlinsos Digital secara nasional telah melibatkan lebih dari dua juta masyarakat.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan sosial yang lebih modern.
“Melalui integrasi data dan sinergi lintas instansi, kami mendorong layanan bantuan sosial yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Hingga saat ini lebih dari dua juta masyarakat telah berpartisipasi dalam uji coba Perlinsos Digital,” ujar Rahmat.
KPTDP Kawal Transformasi Digital Nasional
Sebagai informasi, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) merupakan lembaga yang bertugas mempercepat implementasi transformasi digital nasional melalui sinkronisasi berbagai kementerian dan lembaga.
KPTDP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan institusi strategis, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, LKPP, serta BSSN.
Melalui sinergi tersebut, Pemkot Surabaya diharapkan dapat menjadi model penerapan pemerintahan digital yang mampu menghadirkan layanan publik lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
