Parigi, Jatim Mandiri – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menghitung kembali kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk petani dan nelayan. Pendataan tersebut ditujukan untuk menentukan kecukupan kuota sekaligus menyusun pola distribusi agar penyaluran BBM sesuai kebutuhan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, mengatakan langkah itu dilakukan setelah muncul keluhan dari petani dan nelayan mengenai solar subsidi. Pemerintah daerah akan menghimpun kebutuhan kelompok tersebut sebagai bahan penghitungan kuota. “Banyak keluhan petani dan nelayan mengenai solar subsidi, maka pemerintah mengambil langkah mendata kembali kebutuhan mereka untuk menjadi dasar penghitungan kecukupan kuota BBM,” kata Zulfinasran di Parigi, Kamis (29/10).
Menurut Zulfinasran, BBM menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor pertanian, bahan bakar diperlukan untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian dalam kegiatan produksi. Kebutuhan serupa juga terdapat pada sektor kelautan. Karena itu, pemerintah daerah menilai kebutuhan kedua sektor perlu didata dan dihitung secara terukur agar penyalurannya tepat sasaran.
Untuk sektor pertanian, penghitungan akan mempertimbangkan luas lahan sawah, jumlah petani, serta kebutuhan BBM pada setiap tahap produksi. Tahapan yang diperhatikan meliputi pengolahan lahan hingga penggilingan gabah menjadi beras. Data kebutuhan per hektare nantinya dikaitkan dengan luas persawahan untuk memperkirakan kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kalau kebutuhan BBM per hektare sudah diketahui, selanjutnya dikalikan dengan luas lahan persawahan yang ada. Dengan begitu akan ketahuan kebutuhan sektor pertanian berdasarkan kondisi riil,” ujar Zulfinasran. Pendataan juga mencakup pemakaian alat pertanian, antara lain traktor, mesin tanam, mesin panen, dan peralatan penyemprot. Kebutuhan bahan bakar untuk setiap tahapan pekerjaan akan menjadi bagian dari perhitungan.
Data Pertamina menunjukkan pasokan rata-rata Biosolar untuk Parigi Moutong mencapai 80 hingga 88 kiloliter per hari. Sementara itu, Pertalite dipasok sebanyak 200 hingga 208 kiloliter per hari untuk melayani sekitar 12 SPBU di kabupaten tersebut. Data pasokan itu menjadi salah satu informasi yang tersedia dalam pembahasan kebutuhan BBM di daerah.
Setelah pendataan, pemerintah daerah akan membahas skema distribusi produk bersubsidi bersama kepala daerah dan instansi teknis terkait. Pembahasan juga mencakup kemungkinan pengaturan kuota bagi penyedia jasa alat pertanian. Zulfinasran menyampaikan, “Selanjutnya pengaturan skema distribusi produk bersubsidi segera kami bahasa dengan kepala daerah dan instansi teknis terkait, termasuk kemungkinan pengaturan kuota bagi penyedia jasa alat pertanian,” katanya.
Pada sektor perikanan dan kelautan, data yang dihimpun meliputi jumlah nelayan serta pemilik perahu ketinting dan kapal. Pemerintah daerah juga akan mengumpulkan data UMKM dan pengguna BBM untuk transportasi umum. Pendataan lintas sektor tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing kelompok, bukan hanya kebutuhan pertanian dan nelayan.
Zulfinasran menegaskan subsidi perlu membantu menekan biaya produksi petani. “Prinsipnya, subsidi ini harus membantu menekan biaya produksi petani. Karena itu, kita perlu menghitung kebutuhan setiap tahapan pekerjaan agar kuotanya jelas dan penggunaannya terukur,” katanya. Pemerintah daerah juga mengevaluasi penggunaan kode batang BBM subsidi, termasuk batas liter yang dapat diakses setiap penerima. Hasil pendataan akan menjadi dasar menilai kecukupan kuota serta kemungkinan perbaikan distribusi.
