Surabaya, Jatimmandiri.id
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). Rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi berbasis manajemen talenta, hasil talent mapping dan uji kompetensi, serta telah mendapat rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Enam pejabat yang dilantik adalah R. Heru Wahono Santoso (Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim), Dr. Iwan (Kepala Bappeda), Budi Raharjo (Kepala Bakorwil Jember), I Nyoman Gunadi (Kepala Dinas PU SDA), Arif Endro Utomo (Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya), serta Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman (Kepala Dinas ESDM).
Khofifah menegaskan, mutasi ini murni dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, bukan promosi jabatan. Sementara posisi yang masih kosong akan diisi Pelaksana Tugas (Plt.) hingga pejabat definitif ditetapkan.
“Proses pengisian jabatan definitif saat ini tinggal menunggu hasil final setelah adanya penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan menjadi tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur,” jelas Khofifah.
Dalam arahannya, Khofifah meminta pejabat baru segera bekerja dan mempercepat penerapan integrated government system guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik, sekaligus mengurangi layanan tatap muka.
“Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses akan berjalan dalam satu kesatuan. Karena itu, saya minta sistem ini segera diselesaikan agar akuntabilitas, transparansi, dan percepatan pelayanan dapat terwujud. Prioritas utamanya adalah pelayanan publik, sehingga interaksi tatap muka dapat diminimalkan dan pelayanan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien,” papar Khofifah.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas pelayanan di tengah penyesuaian anggaran dengan menghadirkan inovasi, terutama dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, keberhasilan BKD Jatim menambah PAD melalui inovasi dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya. (har/ibn)
