Jakarta, Jatim Mandiri – Chairman Republikorp Norman Joesoef menilai Memorandum Badr dapat menguntungkan Indonesia melalui penguatan pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri. Kerja sama tersebut melibatkan Indonesia, Qatar, Türkiye, dan Pakistan, dengan ruang kolaborasi yang mencakup produksi, teknologi, penelitian, pengembangan, serta pelatihan teknis.
Norman menyebut manfaat bagi Indonesia antara lain kesempatan meningkatkan teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kemampuan sumber daya manusia, serta kualitas produksi industri pertahanan nasional. Ia menilai kerja sama lintas negara dapat mendukung pengembangan kemampuan industri sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing peserta.
“Kerja sama ini membuka peluang produksi bersama, penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, serta pelatihan teknis untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh,” kata Norman dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Norman, yang juga menghadiri penandatanganan kerja sama, mengatakan keempat negara memiliki kapasitas yang saling melengkapi. Kapasitas tersebut meliputi pembiayaan dan investasi, teknologi dan rekayasa teknik, manufaktur, serta sumber daya manusia. Pemanfaatannya diharapkan mendukung pengembangan kapabilitas industri secara lebih terarah.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku industri untuk menerjemahkan kerangka program kerja sama antarnegara. Kolaborasi Republikorp dengan Barzan Holdings dari Qatar disebut sebagai salah satu contoh kemitraan industri yang dapat menjadi bekal bagi pengembangan kerja sama industri pertahanan dalam kerangka Badr Initiative.
Norman berharap tindak lanjut kesepakatan menghasilkan manfaat konkret bagi seluruh negara peserta. Memorandum Badr ditandatangani oleh Indonesia, Türkiye, Qatar, dan Pakistan di Doha, ibu kota Qatar, pada Rabu (21/10). Sumber bertanggal 24/10 menyebut kesepakatan itu bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan dan mengembangkan kemitraan strategis.
Penandatangan dari Indonesia adalah Wakil Menteri Pertahanan RI Yusuf Jauhari. Turkiye diwakili Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, Qatar oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara untuk urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, sedangkan Pakistan diwakili Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif. Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turkiye Haluk Gorgun turut menandatangani kesepakatan bersama Yasar Guler.
Memorandum tersebut mendorong kerja sama produksi militer, penguatan kapabilitas, serta kolaborasi dalam pelatihan dan penelitian serta pengembangan militer teknis. Para peserta juga akan mendorong proyek bersama dalam produksi, berbagi teknologi, riset dan pengembangan, serta latihan militer teknis. Kesepakatan itu menyebut “Badr” berarti “bulan purnama”.
Penentuan proyek bersama akan dilakukan melalui dua badan. Badan Eksekutif bertugas mengidentifikasi proyek antara keempat negara. Badan Strategis menetapkan lini masa dan memberikan persetujuan proyek. Kedua mekanisme itu juga mencakup penentuan tanggung jawab dan jadwal implementasi, agar usulan kerja sama dapat diwujudkan secara konkret.
Melalui mekanisme tersebut, Memorandum Badr diharapkan memfasilitasi proyek pertahanan dan dirgantara yang dapat dijalankan para peserta. Penggabungan kapasitas produksi militer masing-masing negara juga diharapkan meningkatkan integrasi dan memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara peserta.
