Jakarta, Jatim Mandiri
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan TNI akan mematuhi konstitusi menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Seiring pelantikannya sebagai KSAD Kamis (15/10), Ia juga memastikan TNI AD melanjutkan program strategis pemerintah serta mendukung penanganan karhutla dan pembangunan di Papua.
“Tentara itu taat konstitusi. Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut. Nanti negara membuat seperti apa, itu yang kita ikuti,” kata Tandyo di Istana Negara seperti dikutip Antara.
Menanggapi kemungkinan perubahan UU Peradilan Militer, Tandyo menegaskan proses tersebut bukan hanya menjadi kewenangan TNI AD. “Yang mengubah itu kan bukan Angkatan Darat saja,” ujarnya.
Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu. MK memerintahkan pembentuk undang-undang, untuk merevisi UU Peradilan Militer paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
Perubahan harus memperjelas definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai forum peradilan.
Di sisi lain, Tandyo menyatakan TNI AD akan meneruskan program strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan.
“Kalau tugas-tugas yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan KDKMP sudah berjalan sebelumnya, itu yang kita teruskan,” ujarnya.
Tandyo juga memastikan TNI AD membantu mempercepat pemadaman karhutla, terutama di lahan gambut, dengan mengerahkan kemampuan yang tersedia. “Untuk karhutla pasti, karena TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman, khususnya lahan-lahan gambut, ini akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” katanya.
Ia berharap perkembangan tersebut mendorong pihak yang masih melakukan perlawanan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tandyo sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI. Ia menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai KSAD, sementara Maruli kini menjabat Wakil Panglima TNI. (*/ibn)
