Rembang, Jatimmandiri.id– Aliansi masyarakat sipil yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, dan pekerja seni menggelar kegiatan Mimbar Simpang Kiri di Alun-Alun Rembang, Sabtu malam (20/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, mereka mengusung tema “Indonesia Hari Ini: Bangkrut, Cemas, dan Gelap” sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menguras anggaran negara tanpa kejelasan efektivitas.
Para peserta menilai, kebijakan tersebut justru berpotensi menjadi celah praktik korupsi yang pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu perwakilan pemuda, Fajar Mushoffa, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang disebut membebani keuangan negara dari pajak rakyat.
Menurutnya, implementasi MBG di lapangan masih jauh dari tepat sasaran dan rawan penyimpangan.
Ia menilai potensi korupsi dapat terjadi mulai dari tingkat pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga proses penyediaan makanan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, keuangan negara bisa tergerus. Sementara manfaatnya untuk mendorong ekonomi dan UMKM belum terlihat signifikan, bahkan banyak makanan MBG yang terbuang,” ujarnya.
Selain itu, Fajar juga mengkritisi program KDMP yang dinilai tidak transparan sejak awal pelaksanaan. Ia menyoroti tidak adanya informasi terbuka terkait anggaran, pelaksana proyek, hingga konsultan pengawas.
“Seharusnya pemerintah memberi contoh dalam hal transparansi. Dugaan pelanggaran sudah tampak sejak awal. Belum lagi kejelasan model bisnis, pangsa pasar, hingga sistem penggajian pegawainya yang berpotensi kembali membebani anggaran negara,” tambahnya.
Dalam forum mimbar bebas tersebut, para peserta sepakat mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG dan KDMP.
Mereka juga meminta pemerintah lebih fokus pada upaya stabilisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Fajar menilai saat ini masyarakat tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Ia menyebut kondisi “bangkrut” sebagai simbol melemahnya penegakan hukum dan keadilan ekonomi, “cemas” sebagai refleksi kekhawatiran masyarakat akibat tingginya biaya hidup dan terbatasnya lapangan kerja, serta “gelap” sebagai gambaran ketidakpastian masa depan demokrasi.
Dalam aksi tersebut, peserta mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka atas menurunnya nalar kritis dalam pemerintahan.
Aspirasi disampaikan melalui berbagai bentuk ekspresi, seperti diskusi, pembacaan puisi, monolog, hingga pertunjukan teatrikal.
“Kami ingin membangun solidaritas masyarakat di Kabupaten Rembang. Diam bukan pilihan, bersuara adalah keharusan,” pungkasnya.
