Surabaya, Jatimmandiri.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya mulai mengambil langkah progresif dalam memantapkan persiapan Pemilu 2029.
Melalui forum diskusi lintas sektor, Bawaslu Surabaya mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk membedah urgensi penataan serta pemekaran daerah pemilihan (dapil) agar lebih representatif, proporsional, dan relevan dengan dinamika demografi Kota Pahlawan terkini.
Diskusi strategis ini mempertemukan perwakilan partai politik, akademisi, mahasiswa, hingga jajaran penyelenggara pemilu untuk menjaring masukan konstruktif.
Kegiatan dibuka secara daring oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur A Warits. Ia menekankan krusialnya kajian sejak dini guna menjamin kualitas demokrasi dan akurasi keterwakilan masyarakat lima tahun mendatang.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thysen, menegaskan bahwa persiapan matang menjadi kunci utama.
“Proses penataan atau pemekaran dapil harus ditinjau melalui spektrum yang luas, mulai dari lonjakan jumlah penduduk, kesetaraan nilai suara, aspek geografis, hingga efektivitas representasi di kursi legislatif,” katanya, Jumat, 19 Juni 2026.
Forum ini turut dihadiri jajaran pimpinan Bawaslu Surabaya. Yakni, Teguh Suasono Widodo, Eko Rinda, dan Dimas Anggara, serta Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, beserta jajaran komisionernya.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Surabaya, Teguh Suasono Widodo, menyoroti bahwa isu pemekaran dapil melampaui sekadar teknis pembagian wilayah.
Ia menekankan pentingnya menjaga esensi demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Pemekaran dapil bukan sekadar persoalan pembagian wilayah pemilihan, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap suara masyarakat dapat terwakili secara adil dan proporsional,” ujarnya.
“Karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan formulasi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan Kota Surabaya,” sambung Teguh.
Teguh menambahkan, pelibatan elemen masyarakat seperti akademisi dan mahasiswa bertujuan memperkaya perspektif.
Sehingga keputusan yang diambil nantinya lebih antisipatif terhadap perubahan wilayah.
“Melalui forum diskusi ini, kami ingin menghimpun berbagai masukan dan pandangan sebagai bahan evaluasi serta antisipasi terhadap dinamika kependudukan maupun perkembangan wilayah yang berpotensi memengaruhi penataan dapil pada Pemilu 2029,” tandasnya.
Menanggapi inisiatif tersebut, Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, memberikan apresiasi.
Ia menegaskan pentingnya pembahasan yang berbasis data dan dilakukan secara terbuka.
Menurutnya, transparansi dalam penataan dapil adalah jaminan bagi terpeliharanya prinsip keadilan dan kesetaraan nilai suara bagi seluruh pemilih di Kota Pahlawan.
“Langkah kolaboratif ini menjadi komitmen bersama antara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk menyongsong Pemilu 2029 yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berkualitas, demokratis, dan berintegritas tinggi,” pungkas Nano, sapaan karib Soeprayitno.
