SLEMAN, Jatim Mandiri – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu wilayah percontohan atau piloting program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Program tersebut ditujukan untuk memastikan bantuan sosial (bansos) diterima masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus mengurangi potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penyalurannya.
Meutya mengatakan, Perlinsos Digital merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan melalui pemanfaatan teknologi.
“Program ini merupakan inisiasi langsung Presiden Prabowo Subianto agar semua yang berhak menerima bantuan bisa mendapatkan haknya, dan yang tidak berhak tidak lagi menerima,” kata Meutya saat mengunjungi uji coba portal Perlinsos Kalurahan Donoharjo, Sleman, Kamis (13/8).
Menurutnya, digitalisasi membuat proses penilaian penerima bansos dilakukan berdasarkan sistem dan data, bukan lagi bergantung pada figur tertentu di tingkat pemerintahan.
“Melalui digitalisasi, penilaian penerima bansos dilakukan by system, bukan lagi oleh figur seperti lurah, sehingga lebih akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Meutya menjelaskan Perlinsos Digital memiliki dua prinsip utama, yakni ketepatan data serta efisiensi waktu dan biaya. Dengan integrasi data kependudukan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa harus menyiapkan dokumen fisik yang membutuhkan biaya transportasi maupun fotokopi.
Dalam program tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan menyediakan infrastruktur pertukaran data sebagai “jalan tol” digital agar proses verifikasi dapat berlangsung cepat dan aman.
“Target kita prosesnya selesai dalam hitungan menit. Tadi dari penuturan warga, pendaftaran bisa rampung hanya dalam waktu 5 menit,” kata Meutya.
Ia menambahkan, sistem pertukaran data juga harus dijaga agar tetap aman dan dapat digunakan masyarakat tanpa hambatan.
Meutya sekaligus mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Perlinsos Digital. Ia menegaskan seluruh proses pendaftaran layanan tersebut gratis dan hanya dilakukan melalui kanal resmi berdomain .go.id.
Hasil uji coba di Sleman selanjutnya akan dievaluasi bersama Kementerian Sosial untuk menyempurnakan sistem sebelum diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan hingga pekan pertama Agustus 2026 terdapat 76.315 kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar dalam portal Perlinsos di Sleman. Proses tersebut didukung 2.862 agen pendata di lapangan.
Untuk pendaftaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 75.231 penerima dengan 43.433 di antaranya berpotensi layak. Sementara pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 68.876 penerima dengan 29.458 di antaranya berpotensi layak.
“Para agen kami aktif melakukan jemput bola hingga tingkat kalurahan dan padukuhan setiap hari untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa dengan akses digital,” kata Harda.
