Surabaya, Jatimmandiri.id – Gelombang protes mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin siang, 15 Juni 2026.
Mereka merupakan massa gabungan dari kalangan mahasiswa, masyarakat umum, dan kepemudaan.
Unjuk rasa kali ini digelar guna menyuarakan keresahan serta kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi dan menyerahkan pernyataan sikap yang memuat kritik tajam terhadap kondisi ekonomi, legislasi nasional, hingga tata kelola program strategis pemerintah.
“Untuk itu, melihat kondisi dan dinamika persoalan yang hari ini terjadi pada bangsa Indonesia, kami merasa bahwasanya sebagai bentuk kecintaan kami terhadap NKRI, kami turut menyuarakan aspirasi,” seru Amos Tampubulong selaku Ketua GMKI Surabaya.
Di lokasi, salah seorang orator menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mulai bergeser menjadi program populis yang sarat kepentingan politis.
“Jika kita melihat dapur-dapur makan bergizi gratis itu, yang punya juga dari pengusaha, bahkan dari dewan, bahkan dari rekanan dewan itu sendiri,” kata orator tersebut.
“Ini menandakan politik hanya soal loyalitas dan menghambakan satu orang. Program yang digaungkan sebagai program strategis prioritas pada akhirnya menjadi program populis yang hanya menguntungkan beberapa pihak, bukan untuk gizi anak-anak sekolah,” sambungnya di hadapan massa aksi.
Dalam momen ini, Amos turut memimpin pembacaan sikap. Ia menyuarakan 5 poin penolakan utama serta 9 tuntutan konstruktif kepada para anggota dewan.
Di antaranya mereka mendesak agar DPRD Surabaya berkomitmen penuh membersamai perjuangan mahasiswa untuk membawa aspirasi ini hingga ke tingkat nasional.
Selain itu, aliansi mahasiswa juga membacakan 9 tuntutan aksi yang lebih konstruktif, di antaranya mendesak reformasi total sistem subsidi energi, pemberantasan mafia dan kartel energi lalu transparansi penggunaan APBN.
Juga pencabutan atau revisi kembali UU Polri dan UU TNI agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
“Kami mahasiswa dan masyarakat Kota Surabaya tidak akan tinggal diam jika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” seru Amos disambut riuh pekikan merdeka.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap DPRD Surabaya dapat segera menerima, menindaklanjuti, dan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat.
