Surabaya, Jatimmandiri.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Evaluasi dilakukan melalui Dialog Kebangsaan bertajuk “Menguji Masa Depan MBG: Gizi, Anggaran, dan Kepentingan Publik” di Aula KH Mas Mansur, Kantor PWM Jatim, Selasa (25/8/2026).
Forum tersebut membahas pelaksanaan MBG dari sejumlah sisi, mulai pemenuhan kebutuhan gizi, efisiensi anggaran, hingga kepentingan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan.
Ketua LHKP PWM Jatim Dr. Mukayat Al Amin mengatakan dialog menjadi ruang untuk menambah pengetahuan sekaligus merespons kritik dan dinamika mengenai MBG yang berkembang di media sosial. Menurutnya, pembahasan perlu dilakukan secara terukur dan berdasarkan data faktual.
“Dialog ini dalam rangka untuk ngangsu ilmu. Sampai di manakah program MBG sebagai program prioritas nasional itu bekerja. Karena yang di medsos luar biasa nyinyiran dan lain sebagainya. Saya berharap MBG jauh lebih baik programnya. Karena itu cita-cita baik, ngasih makan orang. Itu kan cita-cita KH Ahmad Dahlan dan juga republik ini,” ujar Mukayat.
Menurut Mukayat, tujuan MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sejalan dengan nilai kepedulian sosial yang menjadi bagian dari pemikiran pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, Badan Gizi Nasional (BGN), dan akademisi. Dr. Ir. Ahmad Rizqi Sadiq, Anggota DPR RI Komisi XI, membahas pengawasan anggaran serta efektivitas alokasi dana untuk program prioritas nasional.
Sementara itu, Dr. Mariman Darto, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, memaparkan tata kelola operasional MBG serta strategi penyaluran agar program lebih tepat sasaran.
Dari sisi akademis dan kesehatan masyarakat, Prof. Dr. Mundakir, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus Ketua MPKU PWM Jatim, memberikan sorotan terhadap standar gizi dan aspek kesehatan dalam pelaksanaan program.
Mukayat juga menekankan pentingnya peran kader Muhammadiyah yang berada di BGN dalam mendorong tata kelola MBG yang transparan dan berdaya guna.
LHKP PWM Jatim berharap dialog tersebut tidak berhenti pada kritik terhadap pelaksanaan MBG. Hasil evaluasi diharapkan dapat melahirkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
