Surabaya, Jatim Mandiri
Anggota DPD RI Dapil Jatim, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Pemerintah Pusat memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim melalui skema Public-Private-People Partnership (4P), saat mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7) lalu. Kunjungan seiring masa reses itu juga menghasilkan sejumlah masukan terkait penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), modernisasi industri, dan perlindungan ekosistem maritim nasional.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite II DPD RI yang menjadi mitra BUMN ini meminta pemerintah serius membangun kemandirian industri pertahanan maritim. Menurutnya, pembangunan kapal nasional harus memberikan dampak kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal.
“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar LaNyalla.
LaNyalla yang merupakan Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengatakan hasil kunjungan tersebut akan menjadi masukan kepada Presiden dan jajaran kementerian. Salah satu poin yang disorot ialah perlunya ketegasan pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri.
Menurutnya, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh institusi negara, seperti TNI AL dan Bakamla, harus memprioritaskan produk PT PAL guna memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
LaNyalla juga menawarkan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P). “Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen People di dalamnya. Melalui skema 4P, PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur dan tenaga kerja daerah, harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegasnya.
Selain itu, LaNyalla menilai PT PAL memerlukan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk memodernisasi fasilitas produksi. Dukungan tersebut dinilai penting, terutama dalam pengerjaan proyek strategis seperti kapal selam dan kapal fregat berteknologi tinggi.
Dia juga meminta pemerintah segera mengharmonisasi regulasi yang masih menghambat daya saing galangan kapal nasional. Khususnya terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar biaya produksi PT PAL lebih kompetitif di pasar global.
“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkas LaNyalla.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur M Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jawa Timur Santoso Tedjo.
Rombongan diterima Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, bersama Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, serta Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba. (*/ibn)
