Intisari Berita:
- Korban dugaan keracunan massal program MBG di Sidoarjo melonjak drastis mencapai 500 pasien di 8 rumah sakit.
- Wagub Jatim Emil Dardak sidak RSUD R.T. Notopuro, konfirmasi korban meluas dari pesantren hingga sekolah penerima paket SPPG Kalitengah.
- Pemprov Jatim dan BGN resmi membekukan operasional SPPG Kalitengah sembari menanti hasil uji laboratorium sampel makanan.
Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo diguncang insiden luar biasa menyusul meluasnya kasus dugaan keracunan pangan massal secara eksponensial. Petaka yang mulanya menimpa kalangan santri di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, kini menyebar ke institusi pendidikan formal lainnya dengan akumulasi korban menembus angka 500 pasien hingga Rabu (2/9/2026).
Ratusan korban yang mengalami gejala intoksikasi tersebut saat ini menjalani perawatan intensif yang tersebar di delapan rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Meluasnya sebaran korban mengonfirmasi bahwa dampak konsumsi menu olahan tersebut tidak terisolasi hanya di dalam kawasan pesantren.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) darurat ke RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo pada dini hari guna memastikan penanganan medis para korban. Dari penelusuran lapangan, ditemukan benang merah krusial: seluruh korban merupakan penerima distribusi paket menu olahan dari penyedia yang sama, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, yang dibagikan pada Selasa (1/9/2026) siang.
“Selain pesantren, terdapat sejumlah satuan pendidikan lain yang mengalami kejadian serupa dan seluruhnya memiliki kesamaan yakni menerima pasokan makanan dari SPPG yang sama pada Selasa (1/9) siang,” tegas Emil Dardak di RSUD R.T. Notopuro.
BGN dan Pemprov Jatim Ambil Tindakan Tegas: Dapur SPPG Kalitengah Dibekukan
Menyikapi eskalasi krisis yang berdampak fatal bagi ratusan pelajar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan menghentikan total operasional (suspend) dapur umum SPPG Kalitengah. Pembekuan ini diberlakukan guna memfasilitasi proses audit kelayakan higienitas pangan secara menyeluruh dan independen.
Keputusan pembekuan ini memantik evaluasi mendalam terkait sistem pengawasan mutu kesehatan. Pasalnya, SPPG Kalitengah tercatat telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) resmi dari otoritas terkait. Namun di lapangan, sejumlah pasien bersaksi bahwa menu sayuran yang mereka santap telah mengeluarkan bau menyengat serta rasa asam (*kecut*) yang tidak lazim, ditambah beredarnya kabar dugaan kontaminasi benda asing pada ompreng wadah makanan.
Dinkes Uji Klinis Sampel MBG ke Balai Laboratorium
Otoritas kesehatan daerah langsung mengamankan barang bukti biologis guna mengungkap penyebab pasti insiden keracunan massal tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyatakan bahwa seluruh sisa sampel makanan dan lauk pauk dari dapur penyuplai telah disita untuk uji klinis.
Sampel tersebut telah dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan guna meneliti kandungan bakteri, mikroorganisme berbahaya, maupun cemaran zat beracun lain yang terkandung dalam paket makanan yang didistribusikan.
Ultimatum Bupati Subandi dan Jaminan Biaya Perawatan Pasien
Di tingkat pimpinan daerah, Bupati Sidoarjo Subandi melayangkan ultimatum keras terhadap vendor penyedia konsumsi. Pihaknya berkomitmen turun langsung memeriksa tata kelola rantai pasok katering, mulai dari pemilihan bahan mentah, pengolahan, hingga prosedur pengepakan demi memastikan standar sanitasi dipenuhi tanpa kompromi.
Di sisi lain, jajaran pemerintah daerah memastikan para keluarga korban tidak terbebani biaya medis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah menjamin seluruh pembiayaan tindakan medis darurat, rawat inap, hingga pemulihan observasi bagi ratusan anak ditanggung secara penuh melalui alokasi anggaran daerah.
