Surabaya, Jatim Mandiri
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memicu dampak berlapis, mulai dari gugurnya lima petugas dan relawan di kawasan Bromo hingga gangguan terhadap 2.604 penerbangan domestik. Pemerintah mengintensifkan pemadaman, modifikasi cuaca, dan penegakan hukum, sementara keselamatan petugas serta akuntabilitas penggunaan dana penanganan bencana menjadi perhatian.
———————
Korban meninggal dalam kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, bertambah menjadi lima orang. Ini setelah Munawi, anggota Masyarakat Mitra Polhut, meninggal di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Senin sore (19/10), akibat mengalami luka bakar lebih dari 50 persen.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan duka atas kejadian itu. Menurutnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar korban memperoleh penanganan medis maksimal tanpa terkendala administrasi.
“Memang sudah kritis. Itu luka bakarnya di atas 50 persen. Jadi, dua-duanya yang dirawat di ICU Soetomo luka bakarnya di atas 50 persen,” kata Emil seperti dikutip detik.com.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada petugas dan relawan yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran. “Kita sangat bersedih. RSUD Soetomo semaksimal mungkin sudah memberikan daya upayanya untuk menyembuhkan. Kita mendoakan karena yang bersangkutan ini gugur dalam menjalankan tugas melindungi warga dari potensi meluasnya kebakaran hutan,” katanya.
Insiden di kawasan Pusung Lingker, Bukit Mentigen, pada Kamis (15/10) itu terjadi ketika petugas dan relawan berupaya memadamkan api. Angin kencang membuat api membesar dan menjebak sejumlah anggota tim. Kepolisian masih menyelidiki rangkaian kejadian dan penyebab kebakaran.
Peneliti senior kebencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Amien Widodo menekankan pentingnya keselamatan petugas. Ini termasuk kemampuan membaca arah angin, perkembangan api, dan jalur evakuasi. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika kebakaran terjadi.
Di tingkat nasional, pemerintah mengerahkan pasukan darat, pemadaman udara, relawan, dan operasi modifikasi cuaca. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk membantu menekan kebakaran dan memicu hujan di wilayah terdampak.
“Pasukan darat termasuk relawan berjibaku tak mengenal waktu,” kata Prasetyo, Selasa (20/10).
Dia menyebut sejumlah kabupaten mulai mengalami hujan setelah upaya modifikasi cuaca. Pemerintah juga memperkuat edukasi masyarakat dan menegaskan penegakan hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin konsesi bagi pihak yang terbukti melanggar. “Penegakan hukum dikerjakan bahkan dengan sanksi yang paling berat; cabut izin,” katanya.
Sementara itu, Polri menyatakan 98 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan penyidik mendalami dugaan keterlibatan perusahaan, termasuk kemungkinan pihak asing. “Dari Bareskrim Polri, per hari ini telah melakukan penyidikan dari 98 laporan polisi. Ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” kata Suyudi di Jakarta, Senin (19/10).
Ia menegaskan pemilik perusahaan maupun pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bukti mencukupi. Dugaan keterlibatan pihak asing masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyelidiki dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik menelusuri aliran pembayaran kepada penyedia jasa melalui mekanisme penunjukan langsung. “Hal yang kami dalami hanya proses daripada aliran uang pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pihak badan itu kepada para penyedia jasa atau vendor yang dilakukan secara penunjukan langsung,” ujar Setyo. “Ini nanti masuk dalam kegiatan di proses penyidikan untuk memastikan ya, kegiatannya apa, di mana tempatnya, hingga nilainya berapa,” lanjutnya.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut. Namun, lembaga antirasuah itu belum memastikan lokasi bencana tertentu yang terkait dengan perkara itu. Dugaan korupsi tersebut masih dalam proses hukum dan harus dibuktikan di pengadilan.
Di sisi lain, dampak karhutla juga meluas ke sektor transportasi udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat 2.604 penerbangan domestik berjadwal terdampak selama 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026.
Sebanyak 1.129 penerbangan mengalami keterlambatan, 1.420 dibatalkan atau ditunda, 23 dialihkan, enam kembali ke bandara asal, dan 26 dimajukan jadwalnya. “Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Setiap keputusan operasional harus mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, serta hasil penilaian keselamatan oleh pihak terkait,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa.
Kementerian Perhubungan juga meminta pengelola bandara berkoordinasi dengan AirNav Indonesia dan BMKG. Hal itu untuk menerapkan prosedur jarak pandang rendah, serta menyampaikan informasi perubahan jadwal kepada penumpang. (*/ibn)
