Bromo Terbakar 10 Hektare, Ribuan Warga Kesulitan Air Bersih
Surabaya, Jatim Mandiri
Dampak musim kemarau mulai meluas di Jatim. Kemarau mulai berubah dari ancaman meteorologis menjadi krisis nyata di Jatim. Kebakaran hutan di Gunung Bromo belum padam, sementara krisis air bersih melanda sejumlah daerah seiring menguatnya El Nino dan memasuki puncak musim kemarau.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sebagian wilayah Jatim telah masuk kategori waspada hingga awas kekeringan meteorologis pada awal Agustus 2026. Kondisi itu mulai memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di sejumlah kabupaten.
Karhutla di kawasan Gunung Bromo hingga Rabu (5/8) masih belum berhasil dipadamkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memperkirakan luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 10 hektare. Luasan itu masih berpotensi bertambah karena sejumlah titik api belum padam sepenuhnya.
“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, kondisi hari ini titik api masih belum padam, sehingga petugas terus melakukan upaya pemadaman ke sejumlah titik api,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief sebagaimana dikutip Antara.
Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Jatim, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Perhutani, TNI, Polri, Agen Penanggulangan Bencana Jatim, relawan, dan masyarakat terus berupaya memadamkan api. Namun, pemadaman terkendala keterbatasan peralatan karena alat pemukul api atau kepyok yang dimiliki petugas telah rusak akibat digunakan secara intensif.
“Alat pemukul api yang dimiliki petugas sudah rusak semua karena digunakan secara masif saat memadamkan karhutla, namun petugas tetap memadamkan api dengan menggunakan ranting pohon yang ada,” ujar Oemar.
Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata melalui pintu Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang sejak 3 Agustus hingga waktu yang belum ditentukan untuk mendukung proses pemadaman dan menjamin keselamatan pengunjung.
Selain karhutla, dampak kemarau juga mulai dirasakan masyarakat akibat berkurangnya ketersediaan air bersih. Di Kabupaten Jember, BPBD mengirim bantuan air bersih ke Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, setelah sumur warga sedalam sekitar 15 meter mengering sejak Juli. Sebanyak 85 kepala keluarga terdampak dan sebelumnya harus menempuh sekitar tiga kilometer menuju sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
“Warga yang terdampak kekeringan yakni di RT 01 sebanyak 45 KK dan RT 02 sebanyak 40 KK,” kata Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo. BPBD Jember telah mendistribusikan bantuan awal sebanyak 5.000 liter air bersih, serta menyediakan empat tandon berkapasitas 1.200 liter. Distribusi air direncanakan dilakukan setiap dua hari sekali.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Ngawi. BPBD setempat menyalurkan bantuan air bersih kepada sekitar 197 kepala keluarga di enam desa yang tersebar di Kecamatan Pitu, Kasreman, Ngawi, dan Bringin setelah sumur-sumur warga mengering akibat kemarau.
“Sebelumnya ada permintaan dari warga melalui kantor desa yang disampaikan ke kami. Untuk itu BPBD menindaklanjuti dengan pengiriman air bersih,” kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo.
Di Kabupaten Pamekasan, Palang Merah Indonesia (PMI) mulai memperluas distribusi air bersih hingga ke pondok pesantren dan tempat ibadah. Bantuan disalurkan antara lain ke Masjid Nurul Yaqin di Desa Majungan yang melayani 33 kepala keluarga atau 156 jiwa serta Pondok Pesantren Nahdlatut Ta’miliyah di Desa Plakpak dengan sekitar 2.200 jiwa.
“Sesuai rencana, bantuan air bersih oleh PMI Pamekasan akan berlangsung hingga September 2026 dan akan diperpanjang apabila masih diperlukan,” kata Koordinator Distribusi Bantuan Air Bersih PMI Pamekasan Daniel Andika.
Menurut data BPBD Pamekasan, sebanyak 76 desa di 11 kecamatan masuk kategori rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pemerintah juga melakukan pengeboran sumber air melalui program Bhakti TNI 2026.
Sejumlah pemerintah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menetapkan status siaga darurat selama 90 hari sejak 1 Juli hingga akhir September 2026, serta Pemerintah Kabupaten Malang yang menetapkan status serupa selama 108 hari mulai 15 Juni.
BMKG mencatat sebanyak 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 zona musim telah memasuki musim kemarau hingga Dasarian III Juli 2026. Dasarian adalah satuan waktu dalam bidang meteorologi dan klimatologi yang lamanya adalah 10 hari. El Nino saat ini berada pada kategori kuat, sementara Juli 2026 tercatat sebagai bulan Juli terkering sejak 1991.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September. Meski secara umum kemarau 2026 diperkirakan tidak sekering El Nino 1997, sejumlah wilayah di Pulau Jawa berpotensi mengalami kondisi lebih kering pada September hingga November sehingga risiko kekeringan dan kebakaran hutan perlu terus diantisipasi. (ant/ibn)
