Jatim

Kapolda Jatim Tekankan Keselamatan dan Ketertiban kepada Pengusaha Sound Karnaval

Penulis: redaksiEditor: Eko Yudiono
×

Kapolda Jatim Tekankan Keselamatan dan Ketertiban kepada Pengusaha Sound Karnaval

Sebarkan artikel ini
Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono saat berdialog dengan para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur dalam FGD di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).
Example 468x60

Surabaya, jatimmandiri.id – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono meminta para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur ikut menjaga keselamatan, keamanan, serta ketertiban masyarakat dalam setiap kegiatan hiburan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolda saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

FGD tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim. Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara kepolisian dan pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan sekaligus menyerap aspirasi terkait penyelenggaraan hiburan masyarakat.

Kapolda Jatim mengatakan, kegiatan hiburan tetap dapat berjalan, tetapi harus memperhatikan aspek keselamatan dan ketertiban. Menurutnya, jangan sampai kegiatan hiburan justru menimbulkan korban atau merugikan masyarakat.

“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Ia menyebut sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba serta minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, hingga pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.

Kapolda juga mengingatkan agar penyelenggara dan pengusaha sound system memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kegiatan hiburan tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk di sekitar tempat ibadah, pondok pesantren, dan fasilitas pendidikan.

“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Menurut Kapolda, komitmen menjaga keamanan dan ketertiban harus dibangun sejak tahap perencanaan kegiatan. Karena itu, para pengusaha sound system didorong membuat kesepakatan bersama dengan penyelenggara.

Baca Juga  Kapolres Ponorogo Perkuat Persatuan Sembilan Perguruan Silat di Sooko

Ketentuan terkait keselamatan dan ketertiban juga diharapkan dapat dicantumkan dalam perjanjian kerja maupun kontrak penyewaan sound system. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang jelas selama kegiatan berlangsung.

Para pengusaha juga diminta berperan aktif mencegah terjadinya pelanggaran. Apabila ditemukan situasi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengusaha diharapkan dapat mengambil langkah penghentian operasional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil pembahasan dalam FGD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan serta surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.

Sementara terkait kemungkinan adanya pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui forum dialog tersebut, Polda Jatim berharap terbangun tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

Kapolda menegaskan, hiburan masyarakat bukan persoalan yang harus dihentikan, tetapi perlu dikelola dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, serta kepentingan masyarakat.

“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. (*/ono)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *