Sidoarjo, Jatimmandiri.id– Persoalan dugaan belum terpenuhinya hak pekerja di PT Sinar Indonesia Raya (SIR), perusahaan yang beralamat di Ruko Permata Juanda West Wing A-60, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, masih menjadi sorotan.
Terbaru, pihak PT SIR belum memberikan penjelasan terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya saat dikonfirmasi sejumlah awak media.
Dalam pertemuan tersebut, staf PT SIR bernama Mul, didampingi Saiful dan Luken, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan wartawan.
Sedikitnya ada lima hal mendasar yang hendak diklarifikasi media mengenai pemenuhan hak jaminan sosial para pekerja, yakni:
- Apakah seluruh pekerja PT SIR telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?
- Berapa jumlah pekerja aktif PT SIR yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS?
- Apakah terdapat pemotongan iuran BPJS dalam slip gaji karyawan?
- Mengapa sejumlah pekerja mengaku tidak memiliki kartu BPJS atas nama PT SIR?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau sakit?
Namun, hingga sesi konfirmasi berakhir, tidak satu pun dari lima pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dari pihak perusahaan.
Padahal, kepesertaan BPJS merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi pemberi kerja. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi perusahaan penyedia jasa alih daya atau outsourcing yang mempekerjakan tenaga kerja untuk ditempatkan di perusahaan pengguna jasa.
Karena itu, status kepesertaan BPJS para pekerja PT SIR perlu mendapatkan kejelasan. Terlebih, muncul pengakuan dari sejumlah pekerja yang menyebut tidak memiliki kartu BPJS atas nama perusahaan tersebut.
Sikap belum memberikan keterangan itu pun memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja di lingkungan PT SIR.
Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) MPC Pemuda Pancasila (PP) Sidoarjo, Kiki Juanda, SE, mengatakan pihaknya berencana mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada 20 November 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai status kepesertaan BPJS para pekerja PT SIR sekaligus meminta instansi terkait memberikan klarifikasi.
“Kami hanya minta kepastian, apakah pekerja PT SIR ini sudah ikut BPJS atau belum. Kalau sudah, tunjukkan datanya. Kalau belum, itu pelanggaran,” tegas Kiki Juanda bersama rekan-rekan media yang hadir.
Hingga berita ini ditulis, PT SIR belum menyampaikan keterangan resmi mengenai persoalan tersebut. Informasi yang diterima awak media menyebutkan pimpinan perusahaan sedang berada di luar kota dan belum kembali ke kantor.
Media masih membuka ruang bagi manajemen PT SIR untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi agar persoalan kepesertaan BPJS karyawan ini menjadi terang serta tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.












