Dalam Negeri

BRAN Dorong Reforma Agraria Libatkan Masyarakat Adat Cegah Karhutla

Penulis: redaksiEditor: Eko Yudiono
×

BRAN Dorong Reforma Agraria Libatkan Masyarakat Adat Cegah Karhutla

Sebarkan artikel ini
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan reforma agraria dapat memperkuat peran masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam mencegah karhutla di Indonesia.
Example 468x60

Jakarta, jatimmandiri.id – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan reforma agraria memiliki peran penting dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

Menurut Dedi, masyarakat adat dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian hutan.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam seminar bertema “Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia” yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.

Reforma Agraria Jadi Fondasi Pencegahan Karhutla

Dedi menjelaskan, pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya pencegahan harus menyentuh persoalan mendasar, termasuk kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan warga di sekitar kawasan hutan.

Reforma agraria, kata dia, menjadi instrumen strategis untuk menciptakan tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut sekaligus dapat memperkuat tanggung jawab masyarakat serta pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam seminar tersebut dipaparkan data luas karhutla nasional yang mencapai 355.390 hektare. Kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru, menunjukkan pentingnya strategi pencegahan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ekosistem masing-masing.

Baca Juga  Wakapolri Resmikan Revitalisasi Masjid Panggilan Sujud, Santuni 25 Anak Yatim di Hari Bhayangkara ke-80

Perkuat Data Agraria dan Kearifan Lokal

Untuk memperkuat pencegahan karhutla melalui reforma agraria, Dedi mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, pemberdayaan masyarakat adat dan warga sekitar hutan, serta penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

Selain itu, diperlukan integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla. Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah juga dinilai penting.

Sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.

Dedi turut mendorong kalangan akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK menghasilkan penelitian yang inovatif. Riset tersebut diharapkan mampu menggabungkan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, serta kearifan lokal masyarakat adat.

Jaga Hutan, Lindungi Masyarakat

Dedi menyebut penguatan reforma agraria sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Melalui kehadiran BRAN, keadilan agraria diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.

Ia menegaskan, melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Masyarakat adat harus menjadi subjek pembangunan sekaligus mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan pendekatan tersebut, pencegahan karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga membangun tata kelola lahan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga hutan untuk generasi mendatang. (*/tim)

Baca Juga  Jejak Patriotisme di Tanah Berbek: Mengenang Gugurnya Raden Sosrokoesoemo dalam Geger Dermodjoyo
Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *