Lumajang, Jatimmandiri.id – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang terus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Sepanjang 2026, operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal telah menjangkau 21 kecamatan. Hasilnya, temuan barang ilegal meningkat dibandingkan periode 2024–2025. Bea Cukai juga mencatat penerapan sanksi administratif mencapai sekitar Rp53 juta.
Hasil operasi tersebut dipaparkan dalam ekspos di Hall Ranupane, Hotel Aston Inn, Kamis (19/11/2026). Kegiatan melibatkan Pemkab Lumajang, Bea Cukai Probolinggo, Kodim 0821 Lumajang, Polres Lumajang, serta Subdenpom Candi Lumajang.
Sekretaris Daerah Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si., mengatakan peningkatan temuan menunjukkan pengawasan lintas instansi mulai memberikan hasil. Penindakan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dan menyelamatkan penerimaan negara.
“Barang-barang yang berhasil kita cegah peredarannya ini tentu akan menyelamatkan masyarakat dan keuangan negara,” kata Agus.
Ia mengimbau masyarakat tidak membeli maupun mengonsumsi rokok ilegal. Konsumen diminta memastikan produk tembakau yang dibeli memenuhi ketentuan hukum dan dilengkapi pita cukai resmi.
Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Eko Cahyo, mengungkapkan seluruh 21 kecamatan telah menjadi sasaran operasi. Namun, wilayah selatan Lumajang mencatat temuan paling dominan.
“Seluruh 21 kecamatan sudah kita lakukan operasi. Namun, temuan terbanyak berada di kecamatan-kecamatan wilayah selatan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Eko.
Pengawasan selanjutnya diperkuat melalui sosialisasi bersama pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta media. Pemilik toko dan warung diimbau tidak menjual rokok tanpa pita cukai resmi.
Sanksi Administratif Capai Rp53 Juta
Eko menjelaskan, sepanjang 2026 belum terdapat penyidikan perkara rokok ilegal di wilayah tersebut. Namun, Bea Cukai menerapkan mekanisme ultimum remedium, yakni penyelesaian melalui pembayaran sanksi administratif apabila persyaratan hukum terpenuhi. Nilainya mencapai sekitar Rp53 juta.
Mekanisme tersebut tidak otomatis diterapkan. Petugas terlebih dahulu memeriksa unsur pelanggaran. Jika ditemukan unsur pidana dan persyaratan terpenuhi, proses hukum dapat dilanjutkan.
Eko menyebut Lumajang dan Probolinggo lebih banyak menjadi wilayah pemasaran atau distribusi, bukan pusat produksi rokok ilegal. Di wilayah pengawasannya terdapat sekitar 26 pabrik rokok legal. Bea Cukai juga melayani masyarakat yang ingin mendirikan pabrik secara resmi.
Dugaan pengiriman dari luar daerah, termasuk Pulau Madura, masih memerlukan pembuktian. Sementara itu, penindakan di Jawa Timur sepanjang 2026 telah mengamankan ratusan juta batang rokok ilegal.
Sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi konsumen dan penerimaan negara.












