Surabaya, Jatimmandiri.id – Kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor.
Kadin Jawa Timur menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan dukungan pemerintah dan perbankan. Perubahan mentalitas pelaku usaha untuk lebih mandiri, adaptif, dan berani menghadapi persaingan juga menjadi faktor penting.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri Prof Tommy Kayhatu mengatakan, sekitar 57 juta pelaku UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Sektor UMKM menyumbang sekitar 60,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusinya terhadap ekspor nasional masih sekitar 15,7 persen.
Menurut Tommy, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
Dukungan pemerintah maupun perbankan, kata dia, tetap diperlukan. Namun, pelaku usaha juga harus membangun kemampuan dari dalam agar tidak terus bergantung pada bantuan.
“Jangan sampai usaha mikro dan kecil hanya menjadi pihak yang terus bergantung pada bantuan. Pelaku UMKM harus memiliki keberanian untuk terus berkembang dan fight menghadapi persaingan,” kata Tommy dalam dialog bertema “Sinergitas KADIN Jawa Timur dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Jawa Timur melalui Penguatan Kelembagaan, Inovasi SDM dan Rantai Usaha Terpadu”, dalam rangka Rapimprov Kadin Jatim 2026 di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Kamis (24/9/2026).
Mentalitas dan Kelembagaan
Tommy menilai perubahan mentalitas menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan UMKM. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha harus diikuti dengan peningkatan kemampuan agar mereka mampu mengembangkan bisnis secara mandiri.
Penguatan tersebut mencakup kemampuan mengelola usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta membangun jaringan bisnis.
“Yang paling utama adalah membangun mentalitas pelaku UMKM,” tegasnya.
Selain mentalitas, penguatan kelembagaan juga diperlukan. Kelembagaan UMKM tidak sebatas membentuk organisasi, tetapi juga membangun sistem usaha yang mendukung perkembangan bisnis, mulai dari legalitas, manajemen, pembiayaan, produksi hingga pemasaran.
Tommy mengatakan pemerintah memiliki kepentingan besar dalam memperkuat UMKM karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.
Karena itu, hubungan pemerintah dan pelaku UMKM perlu dibangun dalam pola kemitraan.
“Pemerintah memberikan dukungan dan membuka akses, sementara UMKM juga harus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar mampu tumbuh dan bersaing,” ujarnya.
Tantangan tersebut semakin kompleks ketika UMKM diarahkan untuk memasuki pasar ekspor. Persaingan global menuntut pelaku usaha memiliki kapasitas produksi, kualitas produk, manajemen, serta keberanian untuk memperluas pasar.
Kesenjangan SDM Hambat Produktivitas
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM sekaligus Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti mengatakan masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap produktivitas UMKM.
“Utamanya adalah kesenjangan SDM dan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil belum sejalan dengan kebutuhan industri. UMKM dengan rendahnya produktivitas, terkait dengan SDM,” katanya.
Menurut Nurul, kompetensi tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan industri, tentu produktivitas menurun. Kunci produktivitas adalah produksi meningkat, efisiensi berjalan,” ujarnya.
Karena itu, peningkatan kompetensi perlu dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Program upskilling dan reskilling juga dinilai penting agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri.
Ekspor Jatim Turun, Impor Naik
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perbankan Syariah Zaki Basalamah menyoroti kondisi perdagangan Jawa Timur.
Ia menyebut nilai ekspor Jawa Timur pada Januari-Juli 2026 mengalami penurunan 5,33 persen. Sebaliknya, impor meningkat sekitar 16,56 persen.
Menurut Zaki, kenaikan impor perlu dilihat berdasarkan jenis barang yang masuk. Impor barang modal dan bahan baku dapat mendukung aktivitas produksi, sedangkan impor barang konsumtif memberikan dampak berbeda terhadap perekonomian.
“Jangan-jangan kemudian impor ini adalah barang-barang konsumtif, bukan barang modal. Ketika impornya adalah barang konsumtif, berarti tidak ada multiplier effect. Ini yang menjadi persoalan di kita,” ujarnya.
Ia mengatakan tantangan Jawa Timur bukan semata mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Pertumbuhan tersebut juga harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, daya saing, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan pemerataan ekonomi.
UMKM Perlu Masuk Rantai Pasok
Penguatan UMKM juga perlu dihubungkan dengan rantai usaha yang lebih luas. Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Pertanian Edi Purwanto mengatakan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM penting untuk membuka akses pasar sekaligus mendorong pelaku usaha kecil masuk ke dalam rantai pasok.
Menurut Edi, Kadin dapat berperan sebagai penghubung dan orkestrator program pemerintah, termasuk mempertemukan UMKM dengan perusahaan besar, pasar, serta lembaga pembiayaan.
“Karena ini sektor UMKM yang ditekankan, maka kemitraan menjadi sangat penting. Ada distribusi yang harus merata dari perusahaan-perusahaan besar, bagaimana bisa membawa mitra yang bagus dengan para UMKM ini,” katanya.
Penguatan rantai usaha tersebut juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi.
Distribusi, cadangan pangan, akses pasar, dan rantai pasok juga perlu diperkuat. Edi menilai belum terintegrasinya rantai pasok menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dunia usaha.
“Bisnis supply chain ini yang selama ini belum terintegrasi dengan baik. Ini menjadi tantangan, bagaimana ketahanan pangan ini bisa kita jaga ketika basis supply chain ini bisa berlangsung dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kadin Jatim bersama Kadin kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat peran dalam mempertemukan pemerintah, dunia usaha, UMKM, dan perbankan.
Penguatan UMKM membutuhkan sinergi antara kebijakan, pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas SDM, perubahan mentalitas, dan kelembagaan. Dengan dukungan tersebut, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik maupun global.
