Jakarta, Jatimmandiri.id, – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak lagi hanya dipandang sebagai skema pembiayaan layanan kesehatan.
Sepanjang 2025, program yang dikelola BPJS Kesehatan itu menunjukkan dampak yang jauh lebih luas, mulai dari menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia hingga memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan.
Besarnya manfaat tersebut tercermin dari tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Selama 2025, peserta JKN memanfaatkan layanan kesehatan sebanyak 725,3 juta kali atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Angka itu sejalan dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total populasi Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan capaian tersebut saat Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Pujo.
Ia menjelaskan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang semakin mudah memungkinkan masyarakat tetap produktif tanpa dibebani biaya pengobatan yang besar.
Kondisi itu dinilai berkontribusi terhadap pembangunan nasional karena masyarakat dapat terus bekerja dan berkarya.
Kemudahan layanan juga semakin didukung oleh transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan. Peserta kini dapat mengakses berbagai layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA di nomor 08118165165, hingga Care Center 165.
Di sisi lain, jaringan layanan kesehatan juga terus diperluas. Hingga akhir 2025, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan lebih dari 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan,” kata Pujo.
Selain mencatat tingginya pemanfaatan layanan, BPJS Kesehatan juga melaporkan kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang tetap sehat.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan juga mencapai Rp3,94 triliun. Menurut BPJS Kesehatan, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan dana dilakukan secara hati-hati demi menjaga keberlanjutan program.
Prestasi tata kelola organisasi pun kembali diperoleh. Untuk ke-12 tahun berturut-turut, BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik.
“Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero),” beber Pujo.
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mencatat skor 97,67 dalam penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 untuk maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Manfaat Program JKN juga dirasakan pada sektor ekonomi. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), program ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun.
Selain itu, JKN turut menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja dan memberikan efek berganda terhadap sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Program ini juga dinilai mampu menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan sepanjang periode 2018–2019, sekaligus melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Pujo menambahkan, hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen serta berkontribusi meningkatkan angka harapan hidup hingga tiga tahun.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” tambah Pujo.
Meski demikian, tantangan menjaga keberlanjutan program masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” ungkap Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menilai tata kelola yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan program.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Menurutnya, penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia juga mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai BPJS Kesehatan.
“Berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat,” ucapnya.
Menurut Telisa, penguatan sistem pembiayaan menjadi salah satu kunci agar Program JKN mampu terus menopang pembangunan kesehatan nasional hingga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.
