Surabaya, Jatimmandiri.id – Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, penataan lapak penjualan hewan kurban di Kota Pahlawan mulai menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, menginstruksikan seluruh jajaran aparatur kelurahan dan kecamatan untuk bersikap proaktif serta responsif di lapangan.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, Anas menegaskan bahwa kehadiran negara di tingkat paling bawah sangat krusial. Tujuannya yakni, untuk memastikan roda ekonomi warga tetap berputar tanpa harus mengorbankan ketertiban dan estetika kota.
Komitmen pengawasan ini ditunjukkan langsung oleh Anas saat turun ke lapangan guna meninjau lapak penjualan hewan kurban milik Gani di kawasan Jalan Nginden Semolo, Kamis, 21 Mei 2026.
Dalam sidak tersebut, legislator berlambang banteng ini berdialog langsung untuk menyerap dinamika ekonomi yang tengah dihadapi para pelaku usaha kecil. Gani, seorang pedagang yang telah setia melakoni bisnis hewan kurban selama 30 tahun, curhat mengenai lesunya omzet penjualan tahun ini.
“Tahun ini penjualan menurun karena faktor ekonomi, saat ini baru laku sekitar 60-an ekor. Pembeli yang datang mayoritas pelanggan lama sejak saya masih jualan di Baratajaya dulu. Di lokasi baru ini, situasinya memang agak sepi mendekati hari H,” ujar Gani.
Meski dihantam tantangan ekonomi, Pak Gani tidak abai terhadap lingkungan sekitar. Secara mandiri, ia berinisiatif menjaga kenyamanan warga yang tinggal di permukiman padat sekitar lapaknya.
“Setiap sore, bekas sisa pakan langsung kami gunakan untuk menutupi kotoran hewan agar mengurangi bau tajam. Yang paling utama adalah kami pamit, permisi, dan selalu kula nuwun dengan warga sekitar,” jelasnya.
Apresiasi pun datang dari Anas. Menurutnya, komitmen dan kesadaran tinggi dari pedagang seperti Gani wajib diimbangi dengan pendampingan intensif dari birokrasi lokal.
Ia memperingatkan agar aparat kelurahan tidak sekadar menyelesaikan urusan di balik meja administratif. Lurah dan camat dituntut turun langsung memetakan kondisi riil guna mengantisipasi polemik sosial.
“Keberadaan lapak ini sangat membantu ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, kelurahan harus hadir memberikan atensi penuh, bukan hanya soal izin lokasi. Aparatur wilayah harus turun memastikan penempatan lapak aman, tidak memakan badan jalan, saluran air tetap berfungsi, dan pengelolaan limbahnya beres sejak awal,” tutur Anas.
Melalui sinergi yang kokoh antara pengawasan ketat dari kelurahan dan kepatuhan para pedagang, Anas optimistis momentum Iduladha di Surabaya akan berlangsung tertib, aman, sekaligus khidmat.
“Pedagang kecil harus kita dukung agar tetap berdaya, namun aturan hukum dan estetika kota Surabaya juga wajib kita jaga bersama secara disiplin,” pungkas Anas.
