Grobogan, Jarimmandiri.id – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Akselerasi Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Gerakan Aksi Sinergi P4GN Optimal Lintas Sektor Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak (Gaspol Ananda Bersinar) untuk Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Grobogan, Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan ini diikuti unsur pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah (OPD), dunia pendidikan, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dari Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga.
Ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam mendukung implementasi P4GN yang berkelanjutan.
Dalam rakor tersebut difokuskan pada penguatan regulasi daerah, dukungan pembiayaan program P4GN melalui APBD, dana desa, hibah pemerintah daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Serta penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan masyarakat.
Kepala BNNP Jateng, Toton Rasyid, menyampaikan permasalahan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.
Oleh karena itu, upaya P4GN harus dilaksanakan secara kolaboratif melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui Gaspol Ananda Bersinar, kami ingin membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama bahwa pencegahan narkoba harus dimulai sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, anak-anak harus menjadi prioritas perlindungan kita agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat dua isu utama yang perlu mendapat perhatian serius.
Yakni, belum meratanya regulasi P4GN di Kabupaten/Kota serta perlunya peningkatan partisipasi seluruh stakeholder dalam mendukung program P4GN.
“Karena itu, BNNP Jawa Tengah mendorong optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBD, dana desa, hibah daerah, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memastikan keberlanjutan program P4GN hingga tingkat desa dan kelurahan,” harap Toton.
Toton juga menegaskan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BNNP Jawa Tengah.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, serta seluruh stakeholder yang selama ini telah membangun sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kolaborasi seluruh pihak yang telah bersama-sama memperkuat implementasi P4GN. Dukungan regulasi, kebijakan, dan pembiayaan daerah merupakan fondasi penting untuk memastikan program P4GN dapat berjalan secara berkelanjutan hingga menyentuh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menegaskan bahwa keberhasilan P4GN membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
“Permasalahan narkoba merupakan persoalan multidimensi yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, hukum, dan ekonomi. Karena itu, penanganannya harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan,” jelas Harso.
Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Hj Lusia Indah Artani menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan P4GN melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurutnya, keberadaan regulasi daerah dan dukungan APBD menjadi instrumen strategis untuk memastikan program P4GN dapat terlaksana secara optimal.
“Komitmen daerah dalam memerangi narkoba harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata. DPRD mendukung penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai agar program P4GN tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Lusia.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap ancaman narkoba, terutama bagi generasi muda.
Rakor menghasilkan enam komitmen utama yang akan menjadi tindak lanjut bersama di daerah, yaitu percepatan pembentukan Perda P4GN di seluruh Kabupaten/Kota yang belum memiliki regulasi, dan pembaruan SK Tim Terpadu P4GN yang telah kedaluwarsa.
Lalu, penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN berbasis data prevalensi lokal, implementasi Gerakan Ananda Bersinar di lingkungan pendidikan, penguatan Desa Bersinar sebagai garda terdepan ketahanan masyarakat, serta peningkatan sharing resources lintas daerah untuk mendukung efektivitas program P4GN.
Selain itu, forum juga mendorong optimalisasi sumber pembiayaan melalui APBD, dana desa, hibah pemerintah daerah, serta dukungan dunia usaha dan program CSR guna memperkuat pelaksanaan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, implementasi Ananda Bersinar, dan pengembangan Desa Bersinar secara berkelanjutan.
