Jakarta, Jatimmandiri.id, – Usulan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka di tengah berbagai persoalan yang membayangi pelaksanaannya. Alih-alih sekadar memangkas anggaran atau mengubah sasaran penerima manfaat, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah lebih tegas dengan melakukan evaluasi total terhadap program prioritas nasional tersebut.
Sorotan terhadap MBG tidak lagi hanya berkaitan dengan besarnya kebutuhan anggaran negara. Berbagai persoalan, mulai dari dugaan lemahnya tata kelola, potensi korupsi, hingga kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan anak, dinilai menjadi sinyal bahwa program ini memerlukan pembenahan secara mendasar.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai moratorium pelaksanaan MBG selama dua hingga tiga bulan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini ditempuh pemerintah.
Menurut Huda, akar persoalan MBG terletak pada desain awal program yang dinilai disusun secara terburu-buru tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, implementasi di lapangan berjalan tanpa fondasi tata kelola yang kuat.
“Desain awal program MBG ini sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan yang matang. Akibatnya program dijalankan dengan prinsip ‘yang penting jalan’ yang pada akhirnya membuat pelaksanaan menjadi kacau balau,” ujar Huda kepada media, Minggu (14/6/2026).
Ia berpandangan bahwa masalah dalam program MBG tidak dapat dipersempit hanya pada isu kualitas menu makanan atau insiden keracunan. Aspek tata kelola dan transparansi justru menjadi titik krusial yang harus dibenahi.
Huda menyoroti proses penunjukan dapur maupun yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Menurutnya, minimnya keterbukaan dalam proses tersebut membuka celah terjadinya praktik korupsi.
“Penunjukan dapur ataupun yayasan sedari awal sangat rawan tindak korupsi karena tidak ada transparansi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai transparansi terkait pihak penyedia makanan serta pengelola dapur merupakan syarat utama untuk menjamin kualitas pelaksanaan MBG. Tanpa sistem yang terbuka, pengawasan terhadap standar gizi maupun keamanan pangan menjadi sulit dilakukan secara optimal.
Atas dasar itu, Huda menyebut langkah efisiensi anggaran bukanlah jawaban atas persoalan yang terjadi. Menurutnya, pemerintah justru perlu menghentikan sementara program tersebut agar dapat melakukan evaluasi menyeluruh.
“Maka saya rasa efisiensi ini bukan jalan keluar yang paling baik, melainkan program ini seharusnya diberhentikan terlebih dahulu selama dua atau tiga bulan untuk evaluasi secara total,” ujarnya.
Huda juga berpendapat bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan saat ini lebih dipengaruhi oleh tekanan terhadap kondisi fiskal negara daripada upaya serius untuk memperbaiki tata kelola program.
Ia mengusulkan dilakukannya audit terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan adanya hubungan atau afiliasi dengan pihak-pihak tertentu di lingkungan pemerintahan.
“Audit semua dapur yang ada, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan. Tanpa itu, evaluasi dan efisiensi hanya omong kosong saja,” tegasnya.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah diperkenalkan sejak masa kampanye Pemilihan Presiden 2024. Program tersebut dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak serta ibu hamil di berbagai daerah di Indonesia.
Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak dan ibu hamil. Namun, seiring meningkatnya tekanan terhadap ruang fiskal negara, nilai anggaran tersebut kemudian dikurangi menjadi Rp268 triliun.
Sejak mulai diterapkan pada Januari 2025, pelaksanaan MBG terus menjadi perhatian publik. Selain dikhawatirkan dapat memperlebar defisit anggaran, program ini juga menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek pengawasan dan tata kelola.
Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan korupsi menjadi salah satu pukulan besar yang memperkuat tuntutan evaluasi terhadap program tersebut. Di saat yang sama, berbagai laporan mengenai kasus keracunan makanan turut memicu pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan keamanan pangan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga April 2026.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintah diketahui mulai menggeser fokus pelaksanaan MBG. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada percepatan ekspansi program, kini perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar operasional dapur, serta optimalisasi pengawasan terhadap keamanan pangan.
Perdebatan mengenai masa depan Program Makan Bergizi Gratis pun semakin mengemuka. Di satu sisi, program ini dipandang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai persoalan yang muncul memunculkan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan manfaat program benar-benar dapat dirasakan tanpa mengorbankan aspek tata kelola dan akuntabilitas.
