Surabaya, Jatimmandiri.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan langsung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebagai responden dalam kegiatan pendataan.
Dalam pelaksanaannya, tiga petugas sensus mendatangi rumah dinas wali kota di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan.
Eri Cahyadi menjelaskan bahwa sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat secara lebih akurat.
Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga, tetapi juga berbagai aset yang dimiliki dalam satu rumah tangga.
“Pendataan ini melihat kondisi riil di lapangan, termasuk apa saja yang dimiliki di dalam rumah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil sensus akan digunakan untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kategori desil. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai sangat penting agar kebijakan pemerintah selalu berbasis data terkini.
“Hasil sensus ini akan menunjukkan posisi ekonomi masyarakat dalam kelompok desil tertentu, sehingga program bantuan bisa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Eri juga menyampaikan apresiasi kepada BPS atas pelaksanaan sensus tersebut.
Ia berharap partisipasinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
Selain itu, ia mengakui bahwa sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi responden pendataan.
Namun, ia menegaskan bahwa proses pembaruan data sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
“Data harus terus diperbarui agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh warga Surabaya untuk bersikap terbuka saat didatangi petugas BPS.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam memantau pergerakan ekonomi sekaligus memastikan distribusi bantuan lebih transparan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh pelaku usaha di Kota Surabaya, mulai dari skala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BPS mencatat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar menjadi sasaran pendataan. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS Surabaya mengerahkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas.
Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sementara metode door to door berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Arrief menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi berbeda dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jika DTSEN berfokus pada aspek sosial, maka sensus ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia.
Hingga pertengahan Juni 2026, pendataan terhadap usaha besar telah mencapai sekitar 800 perusahaan, termasuk sektor perbankan.
Sementara itu, dalam dua hari pertama pelaksanaan metode door to door, sekitar 8.000 usaha telah berhasil didata.
Meski demikian, BPS mengakui adanya tantangan di lapangan, salah satunya kejenuhan responden. Namun, melalui pendekatan persuasif dan dukungan dari Pemkot Surabaya, BPS optimistis target pendataan dapat tercapai.
“Dengan kolaborasi dan pendekatan yang tepat, kami yakin seluruh data yang dibutuhkan dapat terpenuhi,” pungkasnya.
