Intisari Berita:
- DPRD dan Pemkot Surabaya resmi menyepakati RAPBD Tahun Anggaran 2027 dengan proyeksi belanja daerah Rp12,6 triliun pada momentum Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
- Postur fiskal 2027 memproyeksikan pendapatan daerah Rp11,1 triliun serta pos penerimaan pembiayaan berupa pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun dan SiLPA Rp395,9 miliar.
- Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan alokasi anggaran fokus menekan kemiskinan, stunting, dan pengangguran sebelum dokumen diserahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi.
Surabaya, Jatim Mandiri — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kesepakatan strategis tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, dengan agenda utama penyampaian laporan dan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD atas hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di balik pengetokan palu persetujuan bersama, struktur RAPBD 2027 memproyeksikan total belanja daerah mencapai angka fantastis Rp12,6 triliun, yang ditopang oleh skema pembiayaan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.
Dalam pidato pembukanya, Syaifuddin Zuhri menekankan bahwa momentum sakral 10 November harus menjadi pelecut etos kerja bagi seluruh jajaran eksekutif dan legislatif, bukan sekadar terjebak dalam seremoni tahunan.
“Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk membantu mewujudkan visi Kota Surabaya, yakni transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” tegas Syaifuddin Zuhri.
Rincian Postur Belanja dan Pendapatan Daerah TA 2027
Rangkaian pembahasan RAPBD 2027 bergulir secara maraton sejak 21 September hingga 9 November 2026. Pembahasan diawali dari tingkat komisi-komisi mitra kerja, lalu berlanjut ke tahap sinkronisasi serta finalisasi bersama antara Banggar DPRD dan TAPD pada 4 November 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, memaparkan rincian postur fiskal daerah tahun anggaran 2027 di hadapan sidang paripurna. Dari total proyeksi belanja daerah senilai Rp12,6 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk kebutuhan belanja operasi.
- Belanja Operasi: Rp9,8 triliun
- Belanja Modal: Rp2,7 triliun
- Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp47,6 miliar
Pada sisi penerimaan, target pendapatan daerah dipatok sebesar Rp11,1 triliun. Angka tersebut ditopang oleh dua pilar utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan menyumbang Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi sebesar Rp2,6 triliun.
Sorotan Struktur Pembiayaan: Utang Daerah Rp1,3 Triliun dan SiLPA
Selain pos belanja dan pendapatan, komponen pembiayaan daerah menjadi instrumen vital yang mendapat perhatian saksama. Penerimaan pembiayaan dalam RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai total Rp1,7 triliun. Komposisi ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar serta skema pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun. Sementara itu, alokasi pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp253 miliar.
Rencana penarikan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun menjadi sorotan khusus dalam pengelolaan kesinambungan fiskal Kota Surabaya. Pilihan pembiayaan melalui skema utang tersebut menuntut akuntabilitas tinggi, mengingat dampaknya terhadap beban kewajiban pengembalian pokok dan bunga anggaran pada tahun-tahun anggaran mendatang.
Machmud mengingatkan agar belanja modal yang ditopang pembiayaan ini dikawal ketat agar tidak salah sasaran.
“Realisasi belanja untuk pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitasnya juga perlu terus ditingkatkan, sejalan dengan fokus nasional pada produktivitas, investasi, dan industri,” papar Mochamad Machmud.
Arah kebijakan pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2027 sendiri difokuskan pada percepatan dan pemerataan infrastruktur perkotaan, didukung penguatan infrastruktur ekonomi strategis yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan hidup.
Eri Cahyadi Bidik Penurunan Kemiskinan Sebelum Evaluasi Gubernur Jatim
Setelah seluruh fraksi di dewan menyatakan persetujuan aklamasi atas rancangan berita acara persetujuan bersama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD selama proses telaah kritis berlangsung.
Eri berharap postur APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen intervensi sosial yang konkret bagi warga Kota Pahlawan, terutama dalam menyelesaikan persoalan mendasar di tingkat keluarga prasejahtera.
“Semoga anggaran yang tertuang dalam RAPBD 2027 ini memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Surabaya. Bisa menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, pengangguran terbuka, dan rasio gini,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Persetujuan bersama di ruang paripurna ini merupakan pintu masuk tahapan administratif berikutnya. Dokumen Raperda APBD 2027 tersebut selanjutnya segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.
Catatan dan rekomendasi hasil evaluasi gubernur nantinya menjadi pijakan penyempurnaan bersama antara wali kota dan Banggar DPRD Surabaya, sebelum akhirnya disahkan secara definitif menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.
