intisari Berita:
- Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di bundaran air mancur depan Alun-Alun Kota Surabaya bertepatan dengan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
- Massa aksi melalui aliansi Bara Api membawa 17 tuntutan strategis menolak seremonial kosong dan menagih janji kemerdekaan dari sektor agraria hingga kebijakan nasional.
- Poin sorotan mencakup penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih, penuntasan konflik agraria di Jawa Timur, hingga revisi UU Peradilan Militer.
Surabaya, Jatim Mandiri — Ribuan mahasiswa bersama gabungan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Alun-Alun Kota Surabaya, tepatnya memadati kawasan bundaran air mancur, pada Selasa (10/11/2026). Aksi massa yang berlangsung di jantung Kota Pahlawan tersebut digelar bertepatan dengan momentum sakral peringatan Hari Pahlawan 10 November.
Dalam demonstrasi tersebut, massa aksi menyuarakan 17 tuntutan strategis lintas sektoral yang menyoroti persoalan penegakan hukum, kebebasan sipil, konflik agraria di Jawa Timur, perlindungan kelompok marjinal, hingga kritik tajam terhadap kebijakan alokasi program nasional. Jalannya aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian sembari massa menyuarakan orasi secara bergantian hingga sore hari.
Orator Bara Api: Hari Pahlawan Bukan Seremonial Kosong, Tagih Janji Kemerdekaan
Di hadapan ribuan peserta aksi, perwakilan orator dari aliansi Bara Api yang memilih tidak menyebutkan namanya menegaskan bahwa Surabaya sebagai tanah perjuangan memiliki sejarah perlawanan yang nyata. Ia menolak keras jika momentum 10 November hanya direduksi menjadi seremoni formal kekuasaan di tengah terhimpitnya hak-hak rakyat.
“Hari ini, tepat di tanah Surabaya yang berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan, kita berkumpul bukan untuk merayakan seremonial kosong! Kita hadir untuk menagih janji-janji kemerdekaan yang hari ini dikhianati oleh kebijakan penguasa!” seru sang orator dengan nada tegas dari atas mobil komando.
Sang orator menambahkan bahwa rangkaian tuntutan yang mereka usung merupakan manifestasi kegelisahan warga dari tingkat daerah hingga pelosok negeri, khususnya yang berhadapan langsung dengan konflik struktural.
“Tujuh belas tuntutan yang kami bawa hari ini adalah jeritan nyata rakyat dari berbagai sektor. Dari tanah Jawa Timur hingga pelosok negeri, reforma agraria harus diwujudkan, konflik agraria harus dituntaskan, dan hak-hak kelompok marjinal harus dilindungi! Jika suara rakyat ini terus diabaikan, maka perjuangan ini tidak akan pernah berhenti di sini!” lanjutnya.
Daftar Poin Tuntutan: Cabut Program MBG hingga Tuntaskan Agraria Jatim
Massa aksi membeberkan 17 pokok agenda perjuangan yang mencakup perbaikan tata kelola kenegaraan, keadilan ekonomi buruh-pendidik, serta reformasi institusi keamanan dan militer, di antaranya:
- Hentikan perluasan peran militer dalam ranah sipil.
- Menuntut pemerintah untuk menjamin pemerataan dan peningkatan pembangunan serta layanan transportasi umum yang inklusif.
- Bebaskan dan pulihkan nama baik tahanan politik.
- Jamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
- Naikkan gaji tenaga pendidik serta jamin kepastian sistem kerja layak dan hapus kebijakan upah murah.
- Jamin keamanan dan penegakan hukum terhadap isu kekerasan seksual.
- Dorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer serta cabut Undang-Undang TNI dan Polri.
- Tangkap dan adili penjahat lingkungan serta tolak efisiensi pendanaan penanggulangan bencana alam.
- Pemerataan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah yang terdampak karhutla dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Hentikan kriminalisasi dan berikan perlindungan hak terhadap kelompok rentan dan marjinal.
- Hentikan Program MBG dan Koperasi Merah Putih serta alihkan dananya untuk program kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
- Jamin kebebasan warga untuk menggunakan ruang publik secara adil.
- Hilangkan impunitas ormas paramiliter yang meresahkan masyarakat.
- Tuntaskan konflik agraria di Jawa Timur dengan mewujudkan reforma agraria sejati.
Aspirasi yang disuarakan di bundaran Alun-Alun Surabaya ini menegaskan komitmen kaum muda dan elemen sipil Kota Pahlawan untuk terus mengawal jalannya demokrasi, keadilan agraria, serta keberpihakan anggaran negara bagi sektor kesejahteraan mendasar rakyat.
