Intisari Berita:
- Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono ingatkan pemerintah tidak hanya terjebak angka capaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo.
- Soroti kasus keracunan program MBG, Deni desak penutupan sementara hingga pencabutan izin bagi dapur SPPG bermasalah.
- Transparansi 10.000 Koperasi Desa Merah Putih dipertanyakan mengingat skema pembiayaan gunakan dana desa cicilan 6 tahun.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sekaligus politikus PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian kinerja nasional yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya.
Kendati demikian, parlemen daerah memberikan catatan kritis agar pemerintah pusat tidak semata-mata terpaku pada laporan angka statistik di atas kertas, melainkan wajib menjamin manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
Pernyataan tersebut ditegaskan Deni usai menghadiri agenda Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (14/8/2026).
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” tegas Deni.
Menurut Deni, berbagai program strategis pemerintah memang memiliki niat dasar yang baik untuk kepentingan publik. Namun, tanpa mekanisme pengawasan lapangan yang ketat dan konsisten, implementasi kebijakan justru berisiko memicu persoalan sosial baru.
Soroti Keamanan Pangan MBG: Desak Cabut Izin Dapur SPPG Bermasalah
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian mendalam Deni adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat MBG menelan alokasi anggaran negara yang sangat besar, aspek mutu pelaksanaan dan standardisasi keamanan pangan mutlak menjadi prioritas tanpa kompromi.
Deni secara terbuka menyoroti temuan kasus penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan makanan, termasuk insiden yang terjadi di wilayah Jawa Timur.
Baginya, peristiwa keracunan merupakan alarm keras yang menuntut evaluasi menyeluruh agar program ini tidak menjadi bumerang yang membahayakan kesehatan peserta didik.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut mendorong sanksi tegas bagi Sentra Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) atau unit dapur MBG yang terbukti lalai.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Deni mengusulkan penutupan sementara hingga pencabutan izin permanen jika tidak ada perbaikan standar.
Pengawasan berlapis dinilai krusial untuk mencegah pemborosan uang rakyat dan melindungi keselamatan siswa sekolah.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” lanjutnya.
Transparansi Koperasi Desa Merah Putih: Beban Angsuran Dana Desa 6 Tahun
Selain polemik MBG, Deni Wicaksono turut menyoroti operasional program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski klaim capaian nasional tampak impresif, ia menuntut pemerintah membuka data riil mengenai produktivitas dan dampak ekonomi koperasi tersebut di tingkat desa.
Deni menekankan bahwa tolok ukur kesuksesan bukan terletak pada kuantitas unit bangunan fisik semata, melainkan pada keberlanjutan operasional serta kemampuan unit menghasilkan profitabilitas bagi desa.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” cecarnya.
Urgensi transparansi ini beralasan kuat. Pasalnya, skema pembangunan KDMP menyangkut keuangan desa, di mana pembiayaannya menggunakan alokasi dana desa yang harus diangsur selama kurun waktu enam tahun.
Masyarakat desa berhak mengetahui secara pasti apakah pembiayaan jangka panjang ini memberikan timbal balik ekonomi yang konkret atau justru membebani kas desa.
Uji Data Faktual Lapangan Menggunakan Indikator BPS
Deni meminta pemerintah bersikap objektif dan membuka data komprehensif yang dapat diverifikasi silang dengan indikator statistik independen, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil sensus ekonomi.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” ungkapnya.
DPRD Jatim, lanjut Deni, memastikan fungsi pengawasan legislatif akan terus memantau efektivitas program prioritas di lapangan secara berkelanjutan.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni.
Komitmen Presiden Prabowo: Target 30.000 Koperasi dan Efisiensi MBG
Sebelumnya dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan program MBG sebagai instrumen strategis.
Yakni memutus rantai stunting dan gizi buruk di daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. Kelanjutan program ini, menurut Prabowo, akan dibarengi dengan pembenahan sistemik.
“Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” kata Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara memaparkan bahwa pemerintah saat ini telah mendirikan 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 unit di antaranya dilaporkan telah beroperasi secara optimal.
Pemerintah bahkan menargetkan ekspansi pendirian hingga mencapai 30.000 unit KDMP pada akhir tahun anggaran berjalan.
