Jakarta, Jatim Mandiri
DPR RI siap menerima aspirasi masyarakat dalam unjuk rasa di depan kompleks parlemen, Jakarta, hari ini (27/8), dengan tetap mengimbau peserta menjaga ketertiban. Sekitar 500 orang dari dua kelompok diperkirakan mengikuti aksi yang dikawal aparat gabungan di sejumlah titik Ibu Kota.
Dua kelompok yang telah menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya ialah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Merah Putih. Konsentrasi massa diperkirakan berada di depan Gedung DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, parlemen terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan masukan. “Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di Gedung DPR,” kata Puan dalam keterangannya, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (26/8/).
Ia berharap penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan dewan, menurut dia, telah bergantian menerima perwakilan masyarakat yang mengajukan audiensi.
Salah satunya, Komisi III DPR menerima masukan sejumlah akademisi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menerima perwakilan guru honorer dan karyawan PT Pos Indonesia. “Pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi. Hari ini pun pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan masyarakat yang ingin bertemu,” ujar Puan.
AMPB memastikan keikutsertaannya dalam aksi yang akan berlangsung damai di depan Gedung DPR. Kelompok tersebut membawa dua tuntutan, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menegaskan, kelompoknya tidak memiliki agenda untuk membuat kericuhan maupun menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.
“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” katanya.
Menurut Botok, AMPB sebelumnya menyampaikan tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset kepada DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026. Mereka kemudian memutuskan datang ke Jakarta setelah mengetahui adanya rencana penyampaian aspirasi serupa.
Sebanyak lima bus dijadwalkan membawa peserta dari Pati menuju Jakarta. Keberangkatan mereka dibiayai secara swadaya serta didukung donasi dan bantuan logistik dari masyarakat. “Swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat,” ujar Botok.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan personel di sejumlah titik untuk mengawal aksi itu. Pengamanan dilakukan bersama TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan petugas pengamanan dalam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, personel ditempatkan di sekitar Gedung DPR serta kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Kepresidenan. Jumlah petugas belum diperinci.
Menurut dia, personel tidak hanya bertugas mengamankan unjuk rasa, tetapi juga mengatur lalu lintas dan menjaga kelancaran kegiatan masyarakat di sejumlah lokasi. “Jumlah personel itu terkait seluruh kegiatan, bukan hanya satu titik aksi penyampaian pendapat. Ini harus dipahami dan cerdas menelaah informasi yang kami sampaikan,” katanya.
Budi juga mengimbau masyarakat menyaring informasi mengenai aksi melalui sumber tepercaya. Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan secara berkala melalui kanal media sosial resminya. (ant/ibn)
