Jakarta, Jatimmandiri.id – Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan lebih tertata, aman, dan kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat strategis Komite III DPD RI yang dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, serta dipimpin oleh Jelita Donal dan Prof. Dailami bersama jajaran anggota Komite III DPD RI.
Dalam forum tersebut, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan sejumlah masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun mendatang.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam mengatur jadwal lempar jumrah serta pembatasan aktivitas jemaah saat cuaca ekstrem patut diapresiasi karena terbukti mampu menjaga keselamatan para jemaah.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya terkait kebersihan fasilitas umum pada fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Terkait kebersihan, khususnya pada fase Armuzna, kami berharap syarikah dapat mengoptimalkan ketersediaan petugas kebersihan, mengingat tingginya penggunaan fasilitas umum seperti toilet oleh jemaah,” ujar Ning Lia, Jumat (3/7/2026).
Selain persoalan sanitasi, Ning Lia juga menyoroti pentingnya integrasi data kesehatan calon jemaah haji.
Ia menilai banyaknya rumah sakit yang melayani pemeriksaan kesehatan memang memudahkan masyarakat.
Namun, diperlukan regulasi yang lebih terarah agar jumlah rumah sakit penyedia layanan medical check-up dapat disesuaikan sehingga proses integrasi data kesehatan jemaah menjadi lebih efektif dan terpusat.
Masukan berikutnya berkaitan dengan sosialisasi skema tanazul mandiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme serta konsekuensi teknis dari program tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara jemaah dan petugas di lapangan.
Ning Lia juga menilai kualitas layanan konsumsi perlu terus ditingkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
“Tak kalah penting kualitas konsumsi. Perlu ada penambahan variasi menu konsumsi pada penyelenggaraan haji 2027 agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan selaras dengan semangat pelayanan haji dari hati,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menyambut baik rekomendasi yang disampaikan Komite III DPD RI.
Menurutnya, seluruh evaluasi akan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung target pencapaian Labaytum Excellence Award.
Rapat tersebut juga membahas pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus serta peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Komite III DPD RI meminta pemerintah memastikan KBIHU tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penertiban identitas jemaah di tenda Arafah dan Mina juga dinilai perlu diperkuat guna meningkatkan ketertiban selama pelaksanaan ibadah.
“Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan jemaah di masa mendatang,” tutup Ning Lia.
