Polda Jatim Kirim Bantuan ke NTT
Surabaya, Jatim Mandiri
Pemerintah menyiapkan dana siap pakai Rp5 triliun untuk mempercepat penanganan bencana di seluruh Indonesia, termasuk gempa Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut disertai pengiriman bantuan dari berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur
Sebagaimana diketahui, gempa utama berkekuatan M7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu subuh (15/8) telah menimbulkan korban signifikan. Hingga Minggu malam (16/8), tercatat 54 orang meninggal dunia, 199 luka-luka, dan 2.403 rumah rusak. Gempa susulan juga masih terjadi Senin pagi (17/8), dimana guncangan berkekuatan M5,8 menyebabkan tambahan 2 korban jiwa di Ngada.
Atas situasi itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih membuka ruang penambahan anggaran berdasarkan permintaan resmi BNPB. “Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (17/8).
Menurut Purbaya, setiap permintaan pendanaan bencana akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. “Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ujarnya.
Selain dana pemerintah pusat, BNPB memiliki dana siap pakai sekitar Rp500 miliar untuk mendukung kebutuhan darurat di lapangan. “Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali,” katanya.
Kesiapan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembiayaan tidak menghambat penanganan bencana, dengan alokasi disesuaikan berdasarkan kebutuhan nyata.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya akan bekerja lebih cepat dalam penanganan dampak gempa NTT. “Kita juga sudah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), saya sudah koordinasikan di internal, saya sudah koordinasi dengan bapak gubernur, saya sudah pesankan kita bekerja lebih cepat, koordinasi lebih cepat, lebih akurat,” ujar Maruarar di Jakarta.
Menurut dia, pemerintah saat ini masih berada dalam masa tanggap darurat, tetapi persiapan pembangunan hunian tetap perlu dilakukan sejak awal. “Saya tahu ini masih masa dalam tanggap darurat, tapi kita juga seperti di Sumatera pada saat tanggap darurat kita juga sudah mulai bekerja sama membangun hunian tetap. Jadi kita harus bekerja lebih cepat lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk rakyat kita,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan jajaran terkait turun langsung menangani dampak gempa NTT. Pemerintah juga telah mengirimkan 50 ribu paket sembako pada Sabtu (15/8).
Sementara itu, Polda Jatim turut mengirimkan bantuan kemanusiaan ke NTT pada Senin (17/8), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto memberangkatkan bantuan itu sebelum pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan di lingkungan Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bantuan yang dikirimkan meliputi sekitar 11,62 ton bahan pangan, 23.429 liter air minum kemasan, dan 853 kodi kebutuhan pengungsi.
“Bantuan ini kami harapkan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur,” kata Abast. Polda Jatim juga menerjunkan satu tim psikologi Biro SDM untuk memberikan trauma healing kepada masyarakat terdampak.
Selain itu, personel Satbrimob dan Ditpolairud Polda Jatim juga dikirim untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di lokasi bencana. Bukan hanya itu, Polda Jatim juga mengerahkan 14 kendaraan operasional dan pengangkut. Ini termasuk dua kendaraan dapur lapangan, dan dua kendaraan pengolahan air untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Secara bertahap kami akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” ujar Abast. Dia menegaskan kecepatan dan ketepatan penyaluran menjadi perhatian utama agar bantuan segera diterima warga yang membutuhkan.
“Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini dapat segera sampai, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya. (ant/mor/ibn)
