Jombang, Jatimmandiri.id– Sejumlah pelaku usaha dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang yang tergabung dalam GAPEMBI (Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia) mengaku resah.
Mereka menilai ada oknum anggota Polres Jombang yang terkesan mencari-cari kesalahan dalam aktivitas usaha dapur MBG.
Keresahan tersebut muncul setelah beberapa pegawai BPR Jombang yang juga tergabung dalam GAPEMBI dipanggil oleh pihak kepolisian.
Pemanggilan itu disebut dilakukan melalui pesan WhatsApp tanpa penjelasan yang jelas terkait pokok persoalan.
Salah satu pegawai BPR Jombang mengungkapkan, awalnya oknum anggota Polres berinisial R hanya menanyakan mekanisme pengajuan kredit di BPR.
Namun, pembicaraan kemudian berkembang ke arah pembiayaan pembangunan dapur MBG.
“Awalnya hanya tanya soal prosedur kredit, lalu mengarah ke kredit untuk dapur MBG. Bahkan sempat ada pernyataan ingin ‘membantu’ agar prosesnya cepat selesai. Kami justru bingung maksud bantuan itu seperti apa, karena semua pengajuan kredit harus mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Ia menegaskan, pembangunan dapur MBG yang dilakukan pihaknya merupakan hasil gotong royong atau patungan, bukan melalui mekanisme yang melanggar aturan perbankan.
Lebih lanjut, ia menyebut pemanggilan tersebut didasarkan pada adanya laporan masyarakat (dumas).
Namun, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti substansi laporan yang dimaksud.
“Kami juga mempertanyakan laporan seperti apa yang dimaksud. Selama ini BPR Jombang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengajukan kredit sesuai prosedur,” imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum anggota Polres berinisial R tersebut sebelumnya sempat dipindahtugaskan akibat permasalahan internal.
Namun, yang bersangkutan kini kembali bertugas di Polres Jombang.
Yang menjadi sorotan, dugaan pemeriksaan hanya menyasar dapur MBG milik pegawai BPR Jombang, sementara banyak dapur MBG lain yang tersebar di wilayah tersebut tidak mengalami hal serupa.
Kondisi ini dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha dan tidak sejalan dengan semangat program pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program MBG.
Hingga berita ini ditulis, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan belum memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Dimintai konfirmasi via WhatsApp belum ada tanggapan atau balasan.
