Ringkasan Berita:
- KSPI dan Partai Buruh menyatakan menolak tegas penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan meski naik 7,1% atau Rp 407.065.
- Presiden KSPI Said Iqbal membeberkan lima alasan penolakan, mulai dari nilai upah yang berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hingga potensi kalah saing dengan UMK Bekasi dan Karawang yang diproyeksikan mencapai Rp 6,2 juta hingga Rp 6,35 juta.
- Buruh juga menyoroti tingginya biaya hidup Jakarta dibanding Hanoi, Bangkok, dan Kuala Lumpur serta meminta evaluasi akses nyata fasilitas subsidi Pemprov DKI Jakarta.
Jakarta, Jatimmandiri.id – Kalangan buruh menyuarakan penolakan keras terhadap keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Meski besaran tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 7,1% atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya, serikat pekerja menilai angka itu masih jauh dari harapan.
Sikap penolakan resmi disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat (20/11/2026).
“Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas,” kata Said Iqbal.
1. Nilai UMP 2027 Dinilai Rendah dan di Bawah Standar KHL
Dalam paparannya, Said Iqbal menguraikan lima alasan mendasar di balik penolakan tersebut. Alasan pertama berfokus pada melemahnya daya beli pekerja. Menurutnya, kenaikan sebesar Rp 407.065 terlalu kecil untuk mengimbangi lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok saat ini.
Ia menegaskan bahwa angka UMP yang berlaku mulai Januari 2027 tersebut masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di ibu kota.
“Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli,” ujar Said Iqbal.
“Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta,” sambungnya.
2. Berpotensi Kalah dari Upah Bekasi dan Karawang
Alasan kedua menyangkut ketimpangan upah dengan wilayah penyangga. Said menilai penetapan UMP DKI Jakarta tahun depan berpotensi lebih rendah dibandingkan upah minimum di daerah sekitar seperti Kabupaten/Kota Bekasi dan Karawang.
Berdasarkan hitung-hitungan serikat buruh, apabila kenaikan upah di Bekasi dan Karawang menggunakan persentase yang sama yakni 7,1%, nilainya sudah bisa menyentuh kisaran Rp 6,2 juta. Bahkan, jika daerah tersebut menetapkan kenaikan 8%, upahnya diperkirakan menembus angka Rp 6,35 juta. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Jakarta merupakan pusat perkantoran perusahaan besar dan lembaga keuangan.
“Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda,” tegas Said Iqbal.
3. Biaya Hidup Jakarta Lebih Mahal dari Hanoi hingga Kuala Lumpur
Pada alasan ketiga, Said Iqbal merujuk pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya hidup di Jakarta saat ini tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah ibu kota negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.
Ia pun membandingkan nominal kenaikan UMP Jakarta yang jika dibagi 30 hari hanya setara dengan tambahan sekitar Rp 13.500 per hari—nilai yang bahkan tidak mencapai US$ 1.
“Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1. Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh,” terang Said Iqbal.
4. Kekeliruan Formula “Jalan Tengah” dan Evaluasi Fasilitas Subsidi
Alasan keempat menyoroti kekeliruan metode “jalan tengah” yang dijadikan dasar penetapan UMP Jakarta 2027. Said Iqbal berpendapat bahwa formula jalan tengah semestinya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja berpenghasilan sedang, bukan membandingkannya dengan kelompok pekerja berpenghasilan paling rendah.
5. Akses Nyata Program Subsidi Pemprov DKI Belum Merata
Sementara pada alasan kelima, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan, seperti subsidi transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi. Penilaian harus didasarkan pada jangkauan penerima serta akses nyata di lapangan, karena keberadaan program tidak otomatis dirasakan seluruh buruh beserta keluarganya.
Pemerintah diminta mencermati ulang syarat kepesertaan, kuota, hingga kesesuaian fasilitas dengan pola mobilitas harian buruh pabrik di Jakarta.
“Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta,” pungkasnya.












