Jakarta, Jatim Mandiri
Ketua Panitia Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengakui adanya perdebatan dalam mematangkan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua calon wapres pada 25 November mendatang.
Rapat perdana panitia ad hoc juga membahas berbagai kemungkinan, termasuk jika salah satu calon yang diajukan Presiden tiba-tiba tidak bersedia menjadi wapres. “Banyak perdebatan. Ini baru brainstorming. Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti dikutip Antara, Kamis (19/11).
Pembahasan panitia ad hoc, di antaranya jika pemungutan suara harus dilakukan dua kali dan menghasilkan jumlah suara sama. Dalam skenario itu, Presiden Prabowo berpeluang menentukan langsung satu dari dua calon yang diajukannya kepada MPR. “Kalau voting-nya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, presiden yang menentukan,” ujar Bambang.
Panitia juga merancang tata cara pemungutan suara, mulai dari penggunaan surat suara hingga mekanisme penghitungan. Pembahasan dilakukan secara maraton agar seluruh ketentuan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Pokoknya kalau MPR rapat, waduh semua pegang buku, buka buku semua. Itu ngerinya. Jadi nggak ada orang yang berpendapat ‘Ini brainstorming’ nggak ada. Harus ada aksaranya dalam pasal,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman menyampaikan Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wapres kepada pimpinan MPR pada 25 November 2026. “Saya mendapatkan informasi begitu, Bapak Presiden akan datang sendiri,” kata Benny.
Tanggal itu merupakan batas waktu penyerahan dua nama calon sesuai ketentuan konstitusi. Benny mengatakan Presiden akan menyerahkan surat resmi kepada pimpinan MPR.
Panitia Ad Hoc kini menyusun rancangan Ketetapan (TAP) MPR sebagai pedoman mekanisme pemilihan dan pelantikan. Rancangan tersebut akan dibahas bersama pimpinan MPR sebelum ditetapkan.
MPR menargetkan pembahasan mekanisme rampung paling lambat 8 Desember 2026. Sidang paripurna pemilihan hingga pelantikan wapres dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026.
Proses ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Sebelumnya, MPR telah membentuk tim verifikasi persyaratan calon wapres beranggotakan 36 orang. Proses pengisian jabatan tersebut menjadi momentum bersejarah karena mekanisme pemilihan wapres melalui pengajuan dua nama oleh Presiden baru pertama kali terjadi sejak Indonesia berdiri. (*/ibn)












