Jakarta, Jatimmandiri.id – Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dinilai bukan sekadar dukungan anggaran untuk program keluarga berencana, tetapi bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan, program kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki kaitan erat dengan kualitas generasi masa depan.
“Pembangunan keluarga dan KB sesungguhnya berbicara tentang masa depan manusia Indonesia. KB berbicara tentang kesempatan setiap keluarga untuk merencanakan kehidupan dengan lebih baik, tentang kesehatan ibu dan anak, pencegahan kehamilan berisiko, pencegahan stunting, dan pada akhirnya tentang kualitas generasi yang akan mengisi masa depan Indonesia. Dalam perspektif inilah, BOKB menjadi investasi pembangunan manusia,” kata Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Untuk memastikan program pembangunan keluarga dan KB menjangkau masyarakat, Kemendukbangga/BKKBN melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana (KB) Nonfisik atau BOKB atas capaian Semester I 2026. Evaluasi tersebut digelar secara daring pada Rabu (26/8).
Isyana menegaskan, keberhasilan pemanfaatan BOKB tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta hasil yang dicapai.
Menurutnya, anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga penggunaannya benar-benar memberikan dampak bagi keluarga. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting untuk mencapai target BOKB yang mencapai sekitar Rp1,999 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Pada tahun ini, BOKB mencakup berbagai dukungan pembiayaan program KB di daerah. Dukungan tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, kesehatan reproduksi, penguatan pembangunan keluarga, hingga intervensi yang mendukung percepatan pencegahan stunting.
Isyana berharap pengelolaan anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan perubahan nyata bagi keluarga.
“Di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, kerja sama pengelolaan BOKB dapat diterjemahkan menjadi perubahan dalam kehidupan keluarga Indonesia, menuju keluarga Indonesia yang lebih baik dan lebih berkualitas,” tuturnya.
Dengan demikian, BOKB tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan program KB, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan mampu mendukung lahirnya generasi Indonesia yang lebih baik.
