Intisari Berita:
- Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah berstatus ekonomi kuat dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
- Kepala BGN Sudaryono mengumumkan kebijakan ini saat inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026), sekaligus menutup dapur komunitas yang terbukti memaksakan penyaluran kepada sekolah non-prioritas.
- Penertiban sasaran ini merupakan bagian dari reformasi visi MBG 2.0 guna memastikan efisiensi anggaran negara dan keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin, korban bencana, serta wilayah terpencil.
Jambi, Jatimmandiri.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperkuat transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan pangan nasional dengan mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Kebijakan penertiban ini ditempuh agar alokasi anggaran negara benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat, 20 November 2026. Peninjauan ulang dilakukan menyusul temuan lapangan bahwa sejumlah sekolah dengan kondisi ekonomi mapan masih tercatat sebagai penerima manfaat program MBG.
Alasan Pencoretan: Indikator Sekolah Elite dan Kemampuan Ekonomi
Sudaryono menjelaskan bahwa salah satu dasar utama pengeluaran ribuan sekolah tersebut adalah statusnya yang masuk dalam kategori “elite” atau berbiaya pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah ini umumnya memiliki sarana dan prasarana lengkap, akses terhadap sumber daya melimpah, serta tingkat kemampuan finansial orang tua siswa yang sangat memadai.
“Secara nasional, ada 1.637 sekolah yang kami eksklusi dari program MBG. Artinya, mereka tidak lagi masuk dalam kategori penerima manfaat,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi.
Ia merinci bahwa mayoritas sekolah yang dicoret memiliki biaya operasional tinggi, menerapkan sistem pendidikan privat, serta aktif menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbiaya mahal. Seluruh indikator tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang jauh lebih mapan dibandingkan rata-rata sekolah umum lainnya.
Evaluasi Celah Syarat Dapur Komunitas dan Penutupan Pengelola Nakal
Penertiban ini juga menyasar akar persoalan pada tahap awal pelaksanaan MBG. Sebelumnya, salah satu syarat administratif bagi pembukaan dapur komunitas adalah memiliki minimal satu sekolah sebagai penerima manfaat. Aturan tersebut memicu praktik tidak sehat di lapangan, di mana pengelola dapur memaksa sekolah-sekolah non-prioritas untuk menerima jatah MBG demi memenuhi syarat operasional.
“Dulu, untuk bisa membuka dapur, harus punya penerima manfaat. Akibatnya, beberapa pengelola dapur memaksa sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak butuh MBG untuk ikut,” jelas Sudaryono.
Pola distribusi yang tidak proporsional itu dinilai membuka celah kerawanan korupsi maupun penyalahgunaan anggaran. Merespons kondisi tersebut, BGN telah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur yang beroperasi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola yang terbukti melanggar ketentuan.
Penutupan Dapur Pelanggar dan Pengunduran Diri Sukarela
Beberapa dapur komunitas yang terbukti memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu tanpa mempertimbangkan aspek sosial telah resmi ditutup oleh BGN. Sudaryono menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghapusan data administratif, melainkan reformasi struktural pada sistem pengadaan dan distribusi bantuan.
“Beberapa yang nakal, sudah saya tutup. Ini bukan soal politik, tapi soal akuntabilitas dan keadilan sosial,” tambahnya.
Di sisi lain, BGN turut mencatat adanya sejumlah sekolah yang secara sukarela mengajukan pengunduran diri dari daftar penerima manfaat. Terhadap pengajuan tersebut, BGN menggelar dialog langsung dengan pihak manajemen sekolah guna memvalidasi kembali tingkat kebutuhan serta relevansi program bagi para siswa.
Wujudkan Visi MBG 2.0: Fokus pada Kelompok Paling Rentan
Langkah penertiban target sasaran ini sejalan dengan visi MBG 2.0 yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran negara, akuntabilitas tata kelola, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan mengalihkan fokus secara penuh kepada kelompok paling rentan—seperti anak-anak dari keluarga miskin, korban bencana alam, hingga pelajar di wilayah terpencil—BGN optimistis dampak peningkatan gizi generasi muda akan jauh lebih nyata.
Program MBG dirancang bukan sekadar sebagai pembagian makanan harian, melainkan investasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, sehingga setiap kebijakan wajib bertumpu pada data lapangan yang objektif.












