Jatim

Belanja Modal RAPBD Jatim 2027 Anjlok 22,3 Persen, Banggar DPRD Soroti Risiko Target Ekonomi 5-6 Persen

Penulis: Hari AgungEditor: Alif Bintang
×

Belanja Modal RAPBD Jatim 2027 Anjlok 22,3 Persen, Banggar DPRD Soroti Risiko Target Ekonomi 5-6 Persen

Sebarkan artikel ini
RAPBD Jatim 2027
Example 468x60

Intisari Berita:

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
  • Alokasi belanja modal dalam RAPBD Jatim 2027 anjlok 22,3 persen menjadi Rp1,679 triliun atau hanya 6,1 persen dari total belanja.
  • Banggar DPRD Jatim menilai penurunan tersebut kontradiktif dengan target pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 5,00 hingga 6,10 persen.
  • RAPBD 2027 memproyeksikan belanja Rp27,423 triliun dan pendapatan Rp26,408 triliun dengan defisit anggaran mencapai Rp1,015 triliun.

Surabaya, Jatimmandiri.id — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melontarkan catatan kritis terhadap postur fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.

Sorotan tajam tertuju pada anjloknya pos alokasi belanja modal yang tercatat hanya sebesar Rp1,679 triliun, atau mengalami kontraksi hingga 22,3 persen bila dibandingkan dengan Perubahan APBD 2026.

Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, memaparkan bahwa porsi belanja modal tersebut tergolong minim lantaran hanya merepresentasikan sekitar 6,1 persen dari keseluruhan total belanja daerah. Kondisi pemangkasan ini memicu kegelisahan serius di kalangan legislatif mengingat investasi sektor publik dan belanja modal merupakan pilar strategis dalam menopang trajektori pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

“Belanja Modal turun 22,3 persen menjadi 1,679 triliun rupiah atau hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja,” tegas Abu Bakar saat membacakan laporan pendapat resmi Banggar dalam forum Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (21/9/2026).

Risiko Kontradiksi Target KUA dan Rendahnya Realisasi Fisik

Abu Bakar menegaskan, penyusutan alokasi fisik ini dikhawatirkan tidak selaras dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati bersama. Padahal, dokumen KUA menempatkan akselerasi investasi dan belanja modal pemerintah sebagai lokomotif utama untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada rentang 5,00 hingga 6,10 persen.

Baca Juga  Gelar Campursari di Krembangan, Disbudpar Jatim Dorong Seni Waris dan Ekonomi UMKM

“Badan Anggaran memandang porsi ini berisiko kontradiktif dengan arah KUA yang menempatkan investasi dan belanja modal sebagai motor pertumbuhan ekonomi 5,00 sampai 6,10 persen,” imbuh mantan Wali Kota Kediri tersebut.

Kekhawatiran Banggar kian beralasan setelah menilik rekam jejak serapan anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025, realisasi belanja modal Pemprov Jatim tercatat hanya menyentuh angka 92,47 persen. Atas dasar itu, fokus evaluasi legislatif tidak semata-mata terpaku pada nominal angka dalam buku anggaran, tetapi menitikberatkan pada kematangan dokumen teknis dan kepastian eksekusi di lapangan agar tidak ada program mangkrak.

“Badan Anggaran meminta jaminan keselarasan alokasi belanja modal dengan target pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur antarwilayah, disertai kesiapan dokumen teknis dan jadwal pelaksanaan,” lugas politisi yang akrab disapa Mas Abu ini.

Defisit Rp1,015 Triliun dan Komitmen Alokasi Rp4,4 Triliun Nawa Bhakti Satya

Secara agregat, postur RAPBD Jatim 2027 merancang total belanja daerah mencapai Rp27,423 triliun. Di sisi lain, proyeksi target pendapatan daerah dipatok pada angka Rp26,408 triliun. Ketimpangan antara kemampuan penerimaan dan rencana pengeluaran ini memicu timbulnya ruang defisit anggaran sebesar Rp1,015 triliun yang wajib dikelola secara cermat.

Merespons dinamika fiskal tersebut, Banggar mendesak agar perumusan pagu dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 tidak menyimpang dari koridor kesepakatan KUA-PPAS. Komitmen pendanaan wajib dipertahankan, termasuk alokasi krusial bagi implementasi sembilan program kerja prioritas Nawa Bhakti Satya yang disepakati sebesar Rp4,4 triliun.

“Badan Anggaran meminta seluruh pagu belanja pada Raperda identik dengan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027,” ujar Abu Bakar mengingatkan jajaran eksekutif.

Menutup laporannya, Banggar mengingatkan bahwa tolok ukur kesuksesan kebijakan fiskal Jawa Timur tidak boleh lagi diukur dari kalkulasi administratif belaka, melainkan kebermanfaatan riil yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.

Baca Juga  Wali Kota Eri Cahyadi Cek Lagi RSUD Soewandhie, Layanan IGD dan Farmasi Mulai Berbenah

“Efektivitas Belanja Daerah tidak diukur dari besaran alokasi atau tingkat serapan semata, melainkan dari output dan outcome nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *