Sidoarjo, jatimmandiri.id – Sejumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi pekerja, dan awak media di Sidoarjo menyatakan siap berkolaborasi mengawal dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Sinar Indonesia Raya (SIR), yang berlokasi di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Kolaborasi tersebut melibatkan Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kabupaten Sidoarjo di bawah pimpinan Cak Chamim, Ketua DPP LSM Ganass Angga Ariesandy, S.H., serta Ketua Badan Buruh dan Pekerja (B2P3) MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo, Kiki Juanda, S.E. Sejumlah awak media dari Sidoarjo dan Jawa Timur juga menyatakan kesiapan untuk mengawal persoalan tersebut.
Langkah bersama ini dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun, khususnya berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja untuk PT Siantar Top melalui PT SIR.
Mereka menduga terdapat sejumlah persoalan dalam praktik ketenagakerjaan yang berpotensi merugikan pekerja, baik dari sisi administrasi perekrutan, kepesertaan jaminan sosial, pemotongan upah, maupun pemenuhan hak-hak buruh.
Sedikitnya ada lima persoalan yang menjadi perhatian bersama.
Pertama, dugaan pungutan biaya administrasi atau pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja dengan nominal berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta.
Kedua, dugaan sejumlah pekerja belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga, dugaan pemotongan upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja.
Keempat, persoalan loker atau locker pekerja yang hingga kini disebut belum mendapatkan penyelesaian.
Kelima, sikap pihak PT SIR yang dinilai belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan dan konfirmasi yang disampaikan awak media.
Ketua LPKAN Kabupaten Sidoarjo, Cak Chamim, menegaskan bahwa kolaborasi lintas organisasi dan media diperlukan agar persoalan yang menyangkut hak-hak pekerja mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.
“Kami tidak ingin persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan buruh dibiarkan berlarut-larut. Kolaborasi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk mengawal dugaan pelanggaran yang terjadi. Kami ingin semuanya diperiksa secara terbuka sehingga ada kejelasan dan kepastian bagi para pekerja,” tegas Cak Chamim.
Ia juga mendorong instansi terkait agar tidak hanya menunggu laporan, tetapi proaktif melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang telah disampaikan.
Senada, Ketua B2P3 MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo, Kiki Juanda, S.E., meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
“Kami meminta Disnaker Kabupaten Sidoarjo segera turun tangan. Dugaan pungutan dalam perekrutan, persoalan BPJS, pemotongan upah, hingga masalah locker pekerja harus diperiksa secara menyeluruh. Jangan sampai hak-hak buruh terus dirugikan tanpa ada kepastian penyelesaian,” ujar Kiki kepada awak media.
Kiki juga menyinggung adanya informasi mengenai persoalan kecelakaan kerja buruh PT Siantar Top pada 2022 yang disebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap panggilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri kembali agar tidak ada persoalan ketenagakerjaan yang terabaikan.
“Jika benar pernah terjadi pengabaian terhadap panggilan Disnaker dalam persoalan kecelakaan kerja pada 2022, hal itu harus menjadi perhatian serius. Kami meminta instansi terkait menelusuri kembali persoalan tersebut dan memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku,” tegasnya.
Selain mendesak pemeriksaan, LPKAN, GANASS, dan B2P3 juga meminta Disnaker Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo segera melakukan pengecekan sesuai kewenangan masing-masing.
Mereka berharap instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil pemeriksaan, terutama menyangkut status kepesertaan jaminan sosial pekerja dan dugaan pemotongan upah maupun biaya perekrutan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja, kolaborasi tersebut juga membuka posko pengaduan bagi buruh maupun mantan pekerja PT SIR yang merasa dirugikan. Posko ini diharapkan menjadi ruang bagi pekerja untuk menyampaikan pengalaman, bukti, dan informasi terkait persoalan yang mereka alami.
Pihak penggagas menyatakan akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor guna memberikan rasa aman kepada pekerja yang ingin menyampaikan pengaduan.
“Kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi pekerja maupun mantan pekerja yang merasa dirugikan. Jangan takut menyampaikan fakta dan bukti. Identitas pelapor akan kami jaga agar mereka merasa aman ketika memperjuangkan haknya,” ujar Cak Chamim.
Mereka menegaskan, kolaborasi ini bukan semata-mata untuk menyudutkan perusahaan, melainkan mendorong penyelesaian persoalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Sidoarjo, menurut mereka, harus menjadi daerah yang menjunjung tinggi perlindungan tenaga kerja. Setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan dan memenuhi hak-hak pekerja.
Karena itu, mereka berharap Disnaker dan lembaga terkait segera menindaklanjuti laporan serta dugaan yang disampaikan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, berbagai persoalan tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Konfirmasi dari pihak PT SIR juga diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan masyarakat memperoleh informasi secara utuh.












