Surabaya, Jatim Mandiri
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memperingatkan pelaku usaha dan importir agar tidak memainkan harga di sektor pangan. Peringatan itu disampaikan saat Amran bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan bantuan beras pada warga Lidah Kulon, Surabaya, Rabu (12/8).
Sebanyak 495 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, menerima total 14,85 ton beras. Setiap penerima memperoleh 30 kilogram untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Amran mengatakan penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. “Ini arahan dari Bapak Presiden agar bantuan beras pemerintah dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Targetnya bantuan ini dapat disalurkan secepatnya dan sampai kepada masyarakat,” ujar Amran.
Menurut Amran, ketersediaan beras saat ini mencukupi. Surabaya menjadi lokasi peninjauan kedua setelah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Program bantuan pangan itu menjangkau 184.313 PBP di Kota Surabaya, dan 5.690.353 PBP di Jatim. Secara nasional, sasaran bantuan mencapai sekitar 33,24 juta PBP dengan cadangan beras sekitar 997,2 ribu ton.
Dari sisi distribusi, Ahmad Rizal memastikan BULOG mengawal ketersediaan dan penyaluran beras hingga tingkat penerima. “Program Bantuan Pangan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Rizal.
Di tengah penyaluran bantuan tersebut, Amran juga menegaskan pemerintah tetap memperkuat pengawasan rantai pasok pangan. Ia memperingatkan pelaku usaha dan importir agar tidak mengambil keuntungan sepihak yang merugikan peternak maupun masyarakat.
“Jangan coba-coba mafia bermain di sektor pangan. Mereka ambil untung banyak dari impor, lalu menjual pakan mahal ke peternak. Ini menyusahkan peternak dan pemerintah yang dihujat. Kalau harga pakan dinaikkan, izin importirnya saya cabut,” tegas Amran.
Pemerintah juga mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu offtaker (penjamin) hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebijakan itu diharapkan membantu menyerap produksi sekaligus menjaga stabilitas harga.
Salah satu langkah yang disebut Amran ialah meningkatkan alokasi telur dari satu menjadi tiga kali seminggu. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyerap penumpukan produksi harian dan membantu menstabilkan harga setelah masa libur. (bil/ibn)
