intisari Berita:
- Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Wantimpres berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.
- Bamsoet menjadi satu-satunya anggota DPR RI aktif yang masuk formasi 26 penasihat presiden di bawah pimpinan Pratikno dan Hatta Rajasa.
- Bermodal hampir 20 tahun di parlemen serta deretan tanda kehormatan negara, Bamsoet berkomitmen memberi telaah berbasis data dan kepentingan nasional.
Jakarta, Jatimmandiri.id — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), resmi dipercaya mengemban tugas baru di lingkaran utama penasihat kepala negara. Presiden Prabowo Subianto melantik Bamsoet sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Pelantikan ini tertuang secara yuridis melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Lewat ketetapan tersebut, Bamsoet bergabung bersama 25 tokoh nasional dari beragam latar belakang untuk mendampingi Pratikno selaku Ketua dan Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Wantimpres.
Penetapan ini menempatkan figur yang akrab disapa Bamsoet tersebut pada posisi strategis untuk menyuplai nasihat dan pertimbangan langsung kepada Presiden, mengandalkan akumulasi pengalamannya di ranah legislatif, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga panggung politik kepartaian.
“Saya memandang amanah sebagai Anggota Wantimpres sebagai kelanjutan dari pengabdian di lembaga yang berbeda. Selama hampir 20 tahun berada di parlemen, saya belajar bahwa setiap kebijakan negara membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat persoalan dari berbagai sudut, sekaligus mendengar suara masyarakat. Pengalaman tersebut akan saya bawa dalam menjalankan amanah sebagai Wantimpres,” tegas Bamsoet usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Rekam Jejak Parlemen dan Kedudukan Unik di Wantimpres 2026
Pelantikan ini menegaskan kedudukan istimewa Bamsoet: ia tercatat sebagai satu-satunya anggota DPR RI yang masih aktif di dalam jajaran Wantimpres periode 2026. Kehadirannya melengkapi mosaik komposisi dewan penasihat yang menghimpun tokoh agama, akademisi, purnawirawan TNI dan Polri, pelaku usaha, mantan pejabat negara, hingga kalangan profesional independen.
Di jajaran dewan pertimbangan tersebut, Bamsoet duduk bersama figur-figur kunci nasional, di antaranya Pratikno, Hatta Rajasa, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Jusuf Hamka, Dato’ Sri Tahir, Anwar Usman, hingga Ignasius Jonan.
Kiprah legislatif Bamsoet sendiri terentang panjang sejak pertama kali terpilih mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VII pada Pemilu 2009, mandat elektoral yang terus berlanjut pada pemilu-pemilu selanjutnya. Selama di Senayan, Bamsoet sempat dipercaya memimpin pos-pos vital kenegaraan, mulai dari Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan (2016-2018), Ketua DPR RI ke-20 (2018-2019), hingga pucuk pimpinan sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024.
“Saya melihat pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR memberikan perspektif yang cukup lengkap mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam proses politik, dan bagaimana lembaga negara harus membangun komunikasi agar keputusan yang diambil dapat berjalan efektif. Karena itu, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang objektif, berbasis data dan kepentingan nasional,” papar Bamsoet.
Ia pun menilai heterogenitas latar belakang di tubuh Wantimpres merupakan modal analitis yang sangat kuat untuk membantu Presiden menimbang setiap produk regulasi.
“Keberagaman latar belakang anggota Wantimpres justru menjadi kekuatan. Ada pengalaman pemerintahan, parlemen, militer, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman itu dapat diramu menjadi masukan yang konstruktif bagi Presiden. Wantimpres harus mampu memberikan pandangan yang jernih, termasuk ketika sebuah kebijakan membutuhkan koreksi atau penyempurnaan,” imbuhnya.
Kematangan Berorganisasi di Internal Partai Golkar
Karier politik Bamsoet tidak terlepas dari tempaan struktural di Partai Golkar. Selama bertahun-tahun, ia mengarungi berbagai era pergantian kepemimpinan di partai beringin tersebut dengan memegang posisi-posisi sentral.
Bamsoet pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie. Kiprahnya berlanjut saat dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum di era kepengurusan Airlangga Hartarto, posisi yang kembali ia emban di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Rangkaian tugas ini membekalinya pemahaman komprehensif terkait manajemen kaderisasi, resolusi konflik internal, serta sinkronisasi arah politik partai dengan kepentingan umum.
“Pengalaman di Partai Golkar mengajarkan saya bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya pernah berada di berbagai posisi dalam partai dengan kepemimpinan yang berbeda. Dari sana saya memahami pentingnya menjaga komunikasi, menghormati perbedaan pandangan, dan mencari titik temu ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Deretan Bintang Tanda Jasa dan Brevet Kehormatan Negara
Dedikasi panjang di lembaga legislatif dan sektor pertahanan-keamanan mengantarkan Bamsoet menerima sejumlah penghargaan tertinggi dari negara.
Pada 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menyematkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Bamsoet atas jasanya selama menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Penganugerahan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 105/TK/TH 2024 dan 108/TK/TH 2024.
“Bintang Mahaputera Adipradana merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Saya menerimanya sebagai penghargaan negara terhadap kerja kelembagaan yang dilakukan bersama seluruh pimpinan dan anggota MPR RI. Karena itu, penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada keluarga besar MPR dan seluruh pihak yang selama ini bekerja bersama dalam menjalankan amanah konstitusi,” ujar Bamsoet.
Sebelum tanda kehormatan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 telah menganugerahinya Bintang Jasa Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TK/Tahun 2020, sebuah bentuk apresiasi atas kepemimpinannya saat menakhodai DPR RI periode 2018-2019.
Rekam jejak penghargaannya kian bertambah dengan penganugerahan tanda kehormatan dan brevet di bidang militer serta intelijen, antara lain:
- Dharma Pertahanan Utama (2023) yang diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
- Brevet Baret Ungu Korps Marinir sebagai Warga Kehormatan TNI AL.
- Brevet Wing Penerbang Kelas I Pesawat Tempur sebagai Warga Kehormatan TNI AU.
- Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam sebagai Warga Kehormatan TNI AL.
- Brevet Warga Kehormatan Brimob Polri.
- Brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Berbagai penghargaan dan tanda kehormatan yang pernah saya terima tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir. Justru setiap penghargaan harus menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Sekarang amanah itu bertambah melalui Wantimpres, sehingga saya harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan Presiden serta masyarakat,” ucapnya.
Fokus Pertimbangan Objektif Berlandaskan Data
Melangkah ke ruang kerja Wantimpres, Bamsoet menegaskan bahwa integritas data dan konstitusi akan menjadi parameter utama dalam merumuskan telaah kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ingin menjalankan tugas ini dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Masukan kepada Presiden harus berangkat dari data, konstitusi, kepentingan masyarakat dan kemampuan negara dalam melaksanakannya. Kalau ada kebijakan yang sudah tepat, tentu harus diperkuat. Kalau ada yang masih memiliki ruang perbaikan, harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Prinsipnya, Wantimpres harus menjadi bagian dari proses memperkuat kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional,” tutup Bamsoet.
