Intisari Berita:
Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti dan Wagub Jatim Emil Dardak hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di UMSIDA yang diinisiasi PW ‘Aisyiyah Jatim.
Mendikdasmen desak sekolah jamin hak belajar 53 siswa ODHIV di Sidoarjo bebas stigma, serta ingatkan pengawasan ketat penggunaan gawai pada anak.
Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) pada Sabtu (25/7/2026) berlangsung semarak. Agenda tahunan yang diinisiasi oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Timur ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam mewujudkan lingkungan pertumbuhan yang aman, sehat, serta inklusif bagi seluruh anak Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, jajaran pengurus PW ‘Aisyiyah Jawa Timur, serta berbagai tamu undangan.
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa HAN tidak boleh hanya berakhir sebagai rutinitas seremoni belaka, melainkan harus diresapi sebagai pengingat kolektif bagi seluruh elemen bangsa.
“Peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tumbuh kembang anak-anak. Melalui pendampingan yang tepat dan bimbingan yang bijak, kita ingin memastikan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, kuat, dan berkualitas,” kata Abdul Mu’ti.
Soroti 53 Pelajar ODHIV di Sidoarjo: Jamin Hak Pendidikan Tanpa Stigma
Di tengah semarak peringatan HAN 2026, perhatian khusus tertuju pada fenomena anak usia sekolah yang hidup dengan HIV di wilayah setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakshmi Herawati Yuantina, membeberkan data bahwa terdapat 53 anak berusia pelajar yang terkonfirmasi status Orang dengan HIV (ODHIV) dan kini menjalani pengobatan terapi antiretroviral (ARV) secara berkala.
Menanggapi fakta tersebut, Mendikdasmen menegaskan pembagian peran antara penanganan medis dan pemenuhan hak mendasar anak di sekolah. Ia menginstruksikan agar sekolah tidak melakukan tindakan diskriminatif atau penelantaran terhadap para siswa tersebut.
“Terkait penanganan anak dan siswa yang terindikasi ODHIV, penanganannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat. Penanganan medis merupakan ranah Kementerian Kesehatan dan dinas teknis, namun dari sisi pendidikan, kita harus memastikan tidak ada stigma atau penelantaran terhadap hak belajar mereka,” tegas Mendikdasmen.
Ia menambahkan, ekosistem sekolah wajib menjadi ruang aman yang inklusif melalui sinergi yang erat antara instansi pemerintah, tenaga pendidik, tenaga medis, dan orang tua.
Warning Dampak Gawai dan Konten Digital pada Anak
Tidak hanya isu kesehatan fisik, Prof. Abdul Mu’ti juga menyoroti tantangan pengasuhan di era digital yang berpotensi mengganggu kesehatan mental serta interaksi sosial anak akibat paparan gawai tanpa kontrol.
“Penggunaan gawai oleh anak-anak perlu mendapatkan pengawasan ketat. Banyak dari mereka yang terpapar konten media tak berizin hingga mengalami penurunan konsentrasi (attention span) dan isolasi sosial. Orang tua dan guru harus menjadi pendengar yang baik serta memberikan ruang kegiatan fisik dan interaksi sosial yang lebih luas bagi anak-anak,” jelasnya.
Apresiasi Wagub Jatim bagi Peran Organisasi Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi konsistensi PW ‘Aisyiyah Jawa Timur dalam mengawal pemenuhan hak-hak anak, baik dari aspek pendidikan, pengasuhan, hingga perlindungan sosial.
Emil menggarisbawahi bahwa pencapaian generasi berkarakter butuh kerja sama kolektif antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta institusi keluarga secara berlanjut.
