Surabaya, Jatimandiri.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan dalam implementasi program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot menggelar sosialisasi sekaligus bimbingan teknis (bimtek) secara hybrid kepada sebanyak 12.669 agen pendamping pada 20 dan 22 Mei 2026.
Program Perlinsos Digital merupakan pengembangan dari transformasi digital yang sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi.
Tahun ini, implementasinya diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Malang, dan Mojokerto di Jawa Timur.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan menyiapkan agen pendamping agar mampu membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada desil 1 hingga 4, yang belum memiliki akses terhadap perangkat digital maupun internet.
Menurutnya, para agen berasal dari berbagai unsur, mulai dari kepala OPD, camat, lurah, Satpol PP, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, hingga ASN yang bertugas di Kampung Pancasila.
Sistem Perlinsos Digital mengusung konsep integrasi data tunggal berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dengan sistem ini, data masyarakat akan terkoneksi langsung dengan berbagai lembaga nasional seperti Kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
Kepala Dinkominfo Surabaya, Eddy Christijanto, menambahkan bahwa digitalisasi ini akan mengubah mekanisme penentuan penerima bansos yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis sistem yang objektif dan terintegrasi.
Masyarakat nantinya dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos melalui aplikasi Perlinsos. Sistem akan secara otomatis memverifikasi kelayakan berdasarkan data yang terhubung dengan berbagai instansi, termasuk data kepegawaian dan perpajakan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga diberikan kesempatan mengajukan sanggahan selama satu bulan untuk memperbaiki data. Hal ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan transparansi.
Proses pendataan dan verifikasi melalui aplikasi Perlinsos dijadwalkan mulai berjalan pada Juni 2026. Data hasil uji coba ini akan menjadi acuan utama penyaluran bansos di Surabaya pada tahun 2027.
Melalui sistem terintegrasi ini, Pemkot Surabaya berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran serta mampu mengurangi potensi konflik sosial akibat ketidakmerataan distribusi bantuan.
