Jakarta, Jatimmandiri.id, – Pemerintah mulai menata ulang mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam skema yang tengah dikaji, besaran insentif tidak lagi diberikan secara seragam, melainkan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat atau siswa yang benar-benar dilayani oleh masing-masing dapur.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Melalui pembenahan ini, pemerintah ingin memastikan tata kelola program berjalan lebih efektif, penggunaan anggaran semakin efisien, serta kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat tetap terjaga.
Perubahan sistem insentif itu dilakukan menyusul berbagai masukan terkait efektivitas penyaluran anggaran. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran insentif yang selama ini diberikan secara relatif sama kepada seluruh SPPG, meskipun kapasitas layanan setiap dapur berbeda. Nilai insentif hingga Rp6 juta per hari bahkan dinilai terlalu besar apabila tidak mempertimbangkan jumlah siswa yang dilayani.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan metode baru dalam penghitungan insentif bagi setiap SPPG. Skema tersebut akan mengacu pada jumlah penerima manfaat sehingga lebih mencerminkan beban kerja masing-masing satuan pelayanan.
“Penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama di mana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima,” ujar Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendanaan yang lebih proporsional. Dengan demikian, anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran sekaligus memberikan insentif yang sebanding dengan jumlah layanan yang diberikan oleh setiap dapur MBG.
Penyesuaian skema insentif juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Selain meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program dan memastikan kualitas pelayanan gizi kepada para siswa tetap optimal di seluruh daerah.
