Surabaya, Jatimmandiri.id – Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi mahasiswa dari GMNI, HMI, GMN, dan GMKI di depan Gedung DPRD Surabaya berlangsung kondusif, Senin, 15 Juni 2026.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, turun langsung menemui massa aksi didampingi Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko, dan anggota Komisi A Azhar Kahfi.
Dalam dialog tersebut, Bahtiyar menekankan bahwa meski sejumlah tuntutan mahasiswa berada di bawah wewenang pemerintah pusat, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan sekaligus pengawas dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Kami kawal isu ini agar sampai di pemerintah pusat,” katanya.
Menanggapi keresahan mahasiswa mengenai isu energi, Bahtiyar menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi bagi masyarakat kelas bawah.
Oleh karena itu, ia memastikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi.
“Saat ini BBM bersubsidi, baik itu solar maupun pertalite, tidak ada kenaikan. Adapun penyesuaian harga pada jenis Pertamax, Dex, maupun Dexlite, itu murni mengikuti pergerakan harga pasar dunia, sebagaimana yang sempat disampaikan Presiden beberapa waktu lalu,” ujar Bahtiyar.
Merespons catatan kritis mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, DPRD Surabaya menyarankan agar mahasiswa menempuh jalur konstitusional yang tersedia.
Bahtiyar memastikan pihaknya akan mendukung langkah mahasiswa apabila ingin mengajukan uji materi (judicial review).
“Bisa dilakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu judical review di Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya, DPRD Surabaya siap mendukung selama gerakan tersebut berjalan sesuai koridor konstitusi NKRI,” tegas politisi Gerindra ini.
Isu krusial lainnya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahtiyar tidak menampik adanya dinamika di lapangan mengingat program ini masih dalam tahap awal.
Namun, ia memastikan pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
“Pemerintah pusat saat ini sedang melakukan perbaikan tata kelola MBG dari tingkat atas sampai bawah. Ini adalah program prioritas dan janji kampanye nasional yang wajib sukses. Jika tidak, ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah,” beber Bahtiyar.
Sebagai bentuk komitmen, Bahtiyar menantang para mahasiswa untuk ikut aktif mengawasi implementasi program tersebut di Surabaya.
Ia berjanji bahwa lembaga legislatif akan berdiri bersama mahasiswa untuk mengawal transparansi kebijakan.
“Kami di DPRD Surabaya akan terus mengawal program-program ini. Apabila adik-adik mahasiswa menemukan adanya penyelewengan atau kecurangan, kami siap membersamai gerakan kalian untuk melakukan perbaikan demi rakyat,” tandas Bahtiyar.
Aksi tersebut diakhiri dengan penyerahan nota tuntutan resmi dari aliansi mahasiswa kepada pihak DPRD Surabaya.
Legislatif berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
