Jatim

Kadin Indonesia Institute Gandeng Kadin Jatim Perkuat Standar Pengelolaan Organisasi

Penulis: RedaksiEditor: Eko Yudiono
×

Kadin Indonesia Institute Gandeng Kadin Jatim Perkuat Standar Pengelolaan Organisasi

Sebarkan artikel ini
Kadin Indonesia Institute menggandeng Kadin Jatim menyusun standar pengelolaan organisasi berkelas internasional untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme.
Example 468x60

Surabaya, Jatimmandiri.id– Kadin Indonesia Institute berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk menyusun standar pengelolaan organisasi yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Langkah ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, kapasitas kelembagaan, serta kualitas tata kelola organisasi dunia usaha di Indonesia.

Tampilkan Gambar Gambar dari jatimmandiri.id
Ketua umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, Saat Acara kegiatan Pengenalan dan Uji Coba Standar Internasional Pengelolaan Organisasi di Graha Kadin Jatim, Jumat (20/11/2026).

Upaya tersebut diawali dengan kegiatan Pengenalan dan Uji Coba Standar Internasional Pengelolaan Organisasi yang berlangsung di Graha Kadin Jatim, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan pengurus dan ekosistem Kadin Jatim untuk menguji materi sekaligus memberikan masukan agar standar yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dunia usaha di Indonesia.

Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, menjelaskan bahwa penyusunan standar tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai program pembelajaran dan pelatihan internasional yang telah diikuti jajaran Kadin Indonesia.

Salah satu lembaga yang menjadi rujukan adalah Center for International Private Enterprise (CIPE), organisasi internasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi dunia usaha di berbagai negara.

Selama ini, CIPE telah memberikan pendampingan kepada sejumlah kamar dagang atau chambers di berbagai negara, khususnya negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Pendampingan tersebut mencakup organisasi tingkat nasional hingga daerah, termasuk berbagai asosiasi dunia usaha.

Mulya menyebutkan, sepanjang 2026, jajaran Kadin Indonesia telah mengikuti beberapa program pengembangan kapasitas bersama mitra internasional.

Di antaranya pelatihan bersama CIPE di Jakarta, program bersama US Chamber of Commerce di Amerika Serikat pada Juli, serta pelatihan pengelolaan organisasi di Manila pada Oktober lalu.

Berbekal pengalaman tersebut, Kadin Indonesia Institute kemudian menyusun rancangan materi pelatihan dengan mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik dalam pengelolaan organisasi.

“Alangkah baiknya kalau standar-standar organisasi yang berlaku di dunia internasional dan praktik terbaiknya kita kembangkan juga untuk ekosistem Kadin,” ujarnya.

Baca Juga  Longsor dan Angin Kencang Terjang 35 Rumah

Mulya menegaskan, kegiatan di Surabaya bukan merupakan pelatihan formal. Agenda tersebut lebih difokuskan pada uji coba materi dan forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).

Melalui forum ini, para pengurus Kadin Jatim yang memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi diharapkan dapat memberikan masukan secara langsung.

Ada empat aspek utama yang menjadi materi pembahasan. Meliputi tata kelola organisasi, pengelolaan keanggotaan, pengelolaan pendanaan termasuk penggalangan dana (fundraising), serta advokasi kebijakan.

Seluruh masukan dari Kadin Jatim akan dibawa ke Jakarta untuk menyempurnakan rancangan materi.

Setelah itu, materi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi program pelatihan yang bisa diterapkan secara lebih luas di lingkungan Kadin seluruh Indonesia.

Mulya juga mengungkapkan pentingnya penguatan organisasi dunia usaha berdasarkan hasil survei CIPE di Amerika Serikat.

Salah satu survei menunjukkan sebanyak 76 persen CEO memperkirakan dunia usaha akan menghadapi perubahan besar dalam 10 tahun mendatang.

Perubahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga perkembangan digitalisasi.

Di sisi lain, sebanyak 86 persen responden menilai keanggotaan dalam organisasi dunia usaha memiliki peran sangat penting.

Hal ini memperlihatkan bahwa organisasi dunia usaha semakin dibutuhkan sebagai wadah membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, sekaligus memperjuangkan kepentingan para pelaku usaha.

Standar Internasional Harus Terukur dan Adaptif

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, mengatakan penyusunan standar internasional bukan sekadar untuk menyeragamkan sistem organisasi di berbagai daerah.

Lebih dari itu, standar tersebut diperlukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi.

Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam menjalankan organisasi. Karena itu, penerapan standar internasional harus tetap mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal.

Baca Juga  Bupati Lamongan Lantik 60 Pejabat, Tekankan Penguatan Kinerja Pemerintahan

“Standar internasional itu kelihatannya keren, tetapi ketika kita coba terapkan di tempat kita belum tentu semuanya pas. Bagaimanapun kearifan lokal itu berdampak sangat signifikan,” katanya.

Widiyanto mencontohkan, kondisi Kadin Jawa Timur tentu tidak sama dengan Kadin Papua Selatan maupun daerah lainnya.

Perbedaan sumber daya manusia, kemampuan finansial, dan kapasitas kelembagaan membuat setiap daerah membutuhkan pola pengembangan yang berbeda.

Sayangnya, selama ini belum tersedia instrumen pengukuran dan rekomendasi yang seragam untuk mengetahui kesenjangan kapasitas organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikannya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan salah satu penilaian terhadap organisasi kamar dagang di berbagai negara, Kadin Indonesia memperoleh skor 87 dari nilai maksimal 100.

Hasil tersebut menunjukkan kapasitas organisasi Kadin Indonesia tergolong cukup baik.

Meski demikian, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan yang terdokumentasi, terukur, dan diterapkan secara konsisten.

“Yang membedakan kita dengan organisasi di luar negeri sering kali adalah mereka melakukan sesuatu, mencatat, menstandarkan, dan mengukurnya. Jadi ketika terjadi pergantian orang, standar dan ukurannya tetap ada,” jelasnya.

Widiyanto berharap, materi yang nantinya telah disempurnakan tidak hanya dimanfaatkan oleh Kadin, tetapi juga dapat diadopsi organisasi dunia usaha lainnya.

Di antaranya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Dengan adanya standar tersebut, berbagai organisasi diharapkan memiliki acuan kompetensi yang jelas dalam mengembangkan tata kelola kelembagaan.

Kadin Jatim Dorong Kemandirian Organisasi Daerah

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyambut positif inisiatif Kadin Indonesia Institute dalam menyusun standar pengelolaan organisasi berkelas internasional.

Menurutnya, tata kelola merupakan salah satu aspek mendasar yang masih membutuhkan penguatan, termasuk di lingkungan Kadin Jawa Timur.

Baca Juga  Perda Hunian Layak Berlaku, Pemilik Kos di Surabaya Wajib Lapor Penghuni Baru Maksimal 7 Hari

Adik mengakui, pengelolaan organisasi yang profesional membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta sekretariat yang memadai.

Keterbatasan kedua aspek tersebut masih menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai fungsi pelayanan kepada anggota.

“Tata kelola ini penting sekali. Kami dari Kadin Jawa Timur juga masih sangat kedodoran terkait dengan tata kelola,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, salah satu pekerjaan rumah Kadin Jatim adalah meningkatkan kemandirian organisasi, termasuk Kadin di tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, keberhasilan pendampingan dan kerja sama dengan mitra internasional tidak cukup diukur dari terlaksananya program.

Organisasi juga harus mampu menunjukkan kemandirian dan keberlanjutan setelah mendapatkan pendampingan.

Karena itu, Kadin Jatim terus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah agar mampu mengembangkan pelayanan serta menjalankan program secara mandiri.

Adik menambahkan, penguatan tata kelola organisasi juga harus diimbangi dengan kemampuan merespons perkembangan dan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah kewajiban industri untuk mulai melakukan penghitungan emisi karbon pada 2027.

Menurutnya, pemahaman pelaku industri terhadap kebutuhan tersebut masih perlu ditingkatkan.

Melalui penyusunan standar pengelolaan organisasi ini, Kadin diharapkan semakin profesional, memiliki sistem kerja yang jelas dan terukur, serta mampu menjaga kesinambungan program meskipun terjadi pergantian kepengurusan.

Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan Kadin dalam memberikan pelayanan dan memperjuangkan kepentingan dunia usaha di Indonesia.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *