Yogyakarta, Jatim Mandiri – Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan layanan penyiaran kamera pengawas CCTV melalui portal resmi cctv.jogjaprov.go.id dapat segera beroperasi kembali dengan aman. Kebijakan ini menyusul penonaktifan sementara layanan pemantauan publik tersebut saat berlangsungnya aksi unjuk rasa pada 10 November lalu demi kepentingan investigasi teknis dan sistem perlindungan digital.
Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menegaskan bahwa hingga hari Sabtu (14/11), portal kelolaan Pemerintah Daerah DIY masih dinonaktifkan sementara. Langkah penutupan akses publik tersebut diambil guna memberikan ruang bagi tim teknis dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan infrastruktur dan pemulihan sistem jaringan secara menyeluruh dari potensi risiko peretasan lanjutan.
Saat ini, Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) internal tengah bekerja intensif menangani masalah tersebut. Tim berfokus mengidentifikasi titik sumber gangguan keamanan secara mendalam serta merumuskan mitigasi pencegahan yang kokoh. Semua langkah pengamanan ini harus tuntas sebelum izin pengoperasian kembali situs penyiaran publik dibuka secara luas untuk menjamin integritas data.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengaktifkan kembali layanan sebelum proses pemeriksaan dan pengamanan selesai. Prioritas kami adalah memastikan layanan dapat beroperasi kembali dengan aman,” tegas Hari Edi Tri Wahyu Nugroho terkait komitmen instansinya dalam mengutamakan stabilitas sistem penyiaran.
Selama tahap perbaikan dan penutupan portal berlangsung, Pemda DIY menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memantau situasi terkini tidak sepenuhnya terputus. Warga masih dapat mengakses tayangan pemantauan dari delapan titik CCTV Panorama milik Pemerintah Daerah DIY secara langsung melalui alternatif siaran resmi di kanal Jogja Istimewa TV (JITV).
Wahyu menerangkan bahwa masalah penyiaran rekaman ke publik murni akibat adanya anomali siber pada peladen atau server distribusi siaran, bukan karena pemadaman unit di area publik secara sengaja. Gangguan teknis ini secara spesifik hanya melumpuhkan sarana transmisi penayangan daring kepada masyarakat luas tanpa mematikan fungsi pengawasan lapangan.
“Perlu dibedakan antara kamera yang merekam di lapangan dengan sistem yang menayangkan hasil rekamannya kepada publik. Gangguan yang kami tangani berada pada platform penyiaran, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses tayangan melalui portal. Ini bukan karena kamera di lapangan sengaja dimatikan,” jelas Wahyu meluruskan kesalahpahaman.
Kewaspadaan ini diperkuat oleh arahan Gov-CSIRT Nasional yang sebelumnya telah menerbitkan Security Alert atau peringatan keamanan resmi pada 9 November 2026 tentang potensi serangan siber terhadap platform instansi pemerintah. “Peringatan tersebut menjadi salah satu dasar peningkatan kewaspadaan dan pemeriksaan terhadap layanan yang dikelola Pemerintah Daerah DIY,” tambah Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa kepemilikan CCTV di Yogyakarta terbagi berdasarkan kewenangan instansi dan zonasi masing-masing. Di tingkat provinsi, pengelolaan jaringan dikerjakan Diskominfo bersama Dinas Perhubungan DIY yang mencakup rute jalan provinsi, batas wilayah kabupaten/kota, serta spot pariwisata strategis, sementara kamera kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer dikelola Pemkot Yogyakarta melalui Diskominfosan bersama UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
