Jakarta, Jatim Mandiri – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengatakan verifikasi emisi industri berpotensi menekan estimasi biaya mekanisme penyesuaian karbon perbatasan atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa sekitar 90 persen. Angka tersebut berasal dari simulasi satu kasus, bukan penghematan yang telah terjadi atau berlaku bagi semua eksportir.
“Harganya atau biayanya itu bisa jauh lebih rendah, berkurang kurang lebih 90 persen dibandingkan dengan default value yang ada di kerangka kebijakan Uni Eropa,” kata Firman dalam diskusi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Kamis.
DEN menganalisis potensi dampak CBAM terhadap daya saing produk ekspor Indonesia. Penghitungan biaya berdasarkan nilai emisi baku Uni Eropa dibandingkan dengan satu contoh kasus dari Kementerian Perindustrian. Perbandingan itu menunjukkan penggunaan data emisi aktual yang diukur dan diverifikasi sesuai ketentuan berpotensi menurunkan estimasi biaya karbon.
Firman menilai nilai emisi baku dapat menekan daya saing produk baja Indonesia, terutama baja karbon gulungan panas atau hot rolled coil (HRC) dan batang kawat baja karbon atau wire rod. Simulasi DEN menunjukkan biaya karbon sejumlah produk tersebut berpotensi melampaui nilai jual jika dihitung memakai nilai baku Uni Eropa.
Karena itu, Firman mendorong percepatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi industri, khususnya sektor yang berpotensi terdampak langsung. Penguatan MRV perlu diprioritaskan pada produk besi, baja, dan sektor terkait agar eksportir dapat menunjukkan tingkat emisi produk berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini salah satu quick win yang harus kita lakukan,” ujar Firman. Data aktual yang memenuhi persyaratan verifikasi Uni Eropa dapat mengurangi ketergantungan eksportir pada nilai baku dalam penghitungan kewajiban karbon. Namun, potensi penurunan sekitar 90 persen itu hanya berdasarkan satu kasus.
Pemetaan DEN terhadap data perdagangan 2025 mencatat ekspor Indonesia ke Uni Eropa untuk kelompok produk yang tercakup CBAM sekitar 2,32 miliar dolar AS atau setara Rp42,18 triliun. Nilai itu mencakup sekitar 11,9 persen dari total ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Ekspor ke seluruh dunia untuk kelompok produk serupa mencapai sekitar 33,3 miliar dolar AS atau setara Rp605,49 triliun.
Firman mengingatkan, nilai perdagangan tersebut menunjukkan eksposur produk ekspor terhadap kebijakan karbon, bukan jumlah kerugian atau biaya CBAM yang harus dibayar eksportir. Pemetaan produk dapat menjadi dasar penentuan prioritas agar industri yang paling berisiko dapat mempersiapkan penyesuaian terhadap persyaratan pasar.
Peneliti CIPS Andree Surianta menilai Indonesia membutuhkan sistem pengukuran emisi industri terpadu yang diakui secara internasional. Sistem yang dikembangkan Kementerian Perindustrian perlu diselaraskan dengan sistem perdagangan karbon yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup.
“Jadi bukan kita kembangkan untuk kita pakai sendiri, tapi untuk bisa berdagang karbon dengan mitra dagang kita sebenarnya,” ujar Andree. Kementerian Perindustrian juga menyusun peta jalan dekarbonisasi bagi sembilan subsektor industri sebagai bagian strategi menuju produksi rendah karbon.
CBAM memasuki tahap definitif pada 1 Januari 2026, mencakup besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, serta listrik. Importir dapat melaporkan emisi menggunakan nilai baku atau data aktual yang diverifikasi verifikator terakreditasi. Pembelian sertifikat untuk barang yang diimpor sepanjang 2026 dijadwalkan mulai Februari 2027. Deklarasi tahunan pertama dan penyerahan sertifikat terkait harus dilakukan paling lambat 30 September 2027.
